DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000

Nomor: 165
Tahun: 2000
Ditetapkan: 23 November 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
5.Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

(1)Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen, merupakan unsur pelaksana Pemerintah.
(2)Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen terdiri dari :

1.Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2.Departemen Luar Negeri;
3.Departemen Pertahanan;
4.Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5.Departemen Keuangan;
6.Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8.Departemen Pertanian;
9.Departemen Kehutanan;
10.Departemen Kelautan dan Perikanan;
11.Departemen Perhubungan;
12.Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
13.Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
14.Departemen Pendidikan Nasional;
15.Departemen Agama;
16.Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17.Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menyeleng-garakan fungsi :

a.pelancaran pelaksanaan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
c.pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
d.pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
d.penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
e.penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
f.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
g.penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
h.penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindah-an ibu kota Daerah;
i.penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta kesatuan bangsa;
j.penetapan pedoman administrasi kependudukan;
k.penetapan pedoman perencanaan Daerah;
l.penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;
m.pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
n.pelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
o.penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
p.penetapan pedoman tata cara kerja sama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri, dan kerja sama antar Daerah/ Desa dan antar Daerah/Desa dengan pihak ketiga;
q.penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
r.penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
s.pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
t.penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya;
u.penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa;
v.pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa, serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
w.pengaturan pedoman dan pelancaran pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
x.kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

a.pelancaran pelaksanaan politik luar negeri serta penyeleng-garaan hubungan luar negeri;
b.pembinaan, koordinasi, dan konsultasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri;
c.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Departemen Luar Negeri mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
d.pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara;
e.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
f.kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

a.pelancaran pelaksanaan di bidang pertahanan;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
c.penyelenggaraan pembinaan kemampuan pertahanan negara dan pelaksanaan dukungan terhadap penggunaan kekuatan komponen pertahanan negara;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pertahanan;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
d.pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
e.penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang-nya;
f.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
g.kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku, seperti standardisasi sumber daya pertahanan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
5.Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

(1)Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen, merupakan unsur pelaksana Pemerintah.
(2)Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen terdiri dari :

1.Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2.Departemen Luar Negeri;
3.Departemen Pertahanan;
4.Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5.Departemen Keuangan;
6.Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8.Departemen Pertanian;
9.Departemen Kehutanan;
10.Departemen Kelautan dan Perikanan;
11.Departemen Perhubungan;
12.Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
13.Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
14.Departemen Pendidikan Nasional;
15.Departemen Agama;
16.Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17.Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menyeleng-garakan fungsi :

a.pelancaran pelaksanaan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
c.pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
d.pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
d.penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
e.penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
f.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
g.penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
h.penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindah-an ibu kota Daerah;
i.penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta kesatuan bangsa;
j.penetapan pedoman administrasi kependudukan;
k.penetapan pedoman perencanaan Daerah;
l.penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;
m.pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
n.pelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
o.penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
p.penetapan pedoman tata cara kerja sama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri, dan kerja sama antar Daerah/ Desa dan antar Daerah/Desa dengan pihak ketiga;
q.penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
r.penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
s.pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
t.penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya;
u.penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa;
v.pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa, serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
w.pengaturan pedoman dan pelancaran pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
x.kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

a.pelancaran pelaksanaan politik luar negeri serta penyeleng-garaan hubungan luar negeri;
b.pembinaan, koordinasi, dan konsultasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri;
c.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Departemen Luar Negeri mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
d.pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara;
e.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
f.kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

a.pelancaran pelaksanaan di bidang pertahanan;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
c.penyelenggaraan pembinaan kemampuan pertahanan negara dan pelaksanaan dukungan terhadap penggunaan kekuatan komponen pertahanan negara;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pertahanan;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan :

a.penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c.penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
d.pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
e.penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang-nya;
f.penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
g.kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku, seperti standardisasi sumber daya pertahanan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2001