Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 149 Tahun 2000
- Nomor
- 149
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN LISENSI OLEH PT IPTN, PT PINDAD, DAN PT PAL.
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Perusahaan-perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2000
UMUM Dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang antara lain diatur bahwa atas Pajak Penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi terhitung sejak tahun 1984 ditanggung Pemerintah. Ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan karena penghasilan berupa royalti yang diterima oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang berasal dari PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL tidak dipotong Pajak Penghasilan. Sementara itu, penghasilan berupa royalti yang diterima oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang berasal dari perusahaan lainnya dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Dalam rangka memberikan keadilan kepada Wajib Pajak dan sesuai dengan prinsip pengenaan Pajak Penghasilan yang berlaku umum untuk semua Wajib Pajak maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tersebut perlu diubah dan dikembalikan kepada perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4011
Membuka PDF…