DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Nomor: 7
Tahun: 1983
Ditetapkan: 31 Desember 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
c.bahwa sistem perpajakan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak dalam peningkatan penerimaan negara yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional:
d.bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional;
c.bahwa sistem dan peraturan perundang- undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
f.bahwa …
f.bahwa oleh karena itu sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan pada umumnya, pajak perseroan, pajak pendapatan, dan pajak atas bunga, dividen din royalti yang berlaku dewasa ini pada khususnya perlu diperbaharui dan disesuaikan sehingga lebih memberikan kepastian hukum, sederhana, mudah pelaksanaannya, serta lebih adil dan merata;
g.bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan

Mengingat

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut :

1.Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2.Pasal 9, …
2.Pasal 9, Pasal 12 ke 4 dan ke 5, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang- undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

BAB II

SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1)Yang menjadi Subyek Pajak adalah:
1. a.1) orang pribadi atau perseorangan; 2) warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;
2. b.badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.
(2)Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri.
(3)Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah:
1. a.orang …
2. a.orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
3. b.badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
4. c.bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, tenaga ahli, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
(4)Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak luar negeri adalah Subyek Pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(5)Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya.
(6)Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.

Pasal 3

Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a.pejabat- …
a.pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat- pejabat lain dari negara asing, dan orang- orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
b.pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;
c.Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

BAB III

OBYEK PAJAK

Pasal 4

(1)Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya:
1. a.gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;
2. b.honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
3. c.laba bruto usaha;
4. d.keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
5. e.penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
6. f.bunga;
7. g.dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang, dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;
8. h.royalti; …
9. h.royalti;
10. i.sewa dari harta;
11. j.penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
(2)Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan- tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(3)Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah
1. a.harta hibahan atau bantuan yang, tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan;
2. b.warisan;
3. c.pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa;
4. d.penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura, dengan ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah Pemerintah atau Wajib Pajak menurut undang-undang ini dan Wajib Pajak yang memberikan penggantian tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, tidak boleh mengurangkan penggantian itu sebagai biaya;
5. e.keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya, dengan syarat : 1) pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah modal yang disetor; 2) pengalihan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak; 3) pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin.
6. f.harta yang, diterima oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
7. g.dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, dari perseroan lain di Indonesia dengan syarat, bahwa perseroan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saham yang disetor dari badan yang membayar dividen dan kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya;
8. h.iuran …
9. h.iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan dana pensiun serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;
10. i.penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum;
11. j.penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum;
12. k.pembagian keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi dan persekutuan kepada para anggotanya, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan, karena terdapat penyalahgunaan.

Pasal 5

(1)Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah:
1. a.penghasilan dari kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dikuasai atau dimilikinya;
2. b.penghasilan induk perusahaan dan badan lain yang bukan Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut, dari kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa di Indonesia, yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(2)Apabila induk perusahaan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau badan lain yang bukan Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia berdasarkan Pasal 26, maka:
1. a.penghasilan bentuk usaha tetap itu tidak boleh dikurangi dengan biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan induk perusahaan atau badan lain tersebut;
2. b.pajak induk perusahaan atau badan lain itu tidak boleh dikreditkan dengan pajak bentuk usaha tetap.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi :
1. a.biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali Pajak Penghasilan;
2. b.penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud perusahaan dan amortisasi atas biaya untuk memperoleh hak dan/atau biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
3. c.iuran kepada dana pensiun yang mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
4. d.kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan/atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu;
5. e.Sisa Hasil Usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggota.
(2)Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak- dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam:
1. a.5 (lima) tahun, atau
2. b.lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun khusus untuk jenis-jenis usaha tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. terhitung mulai tahun pertama sesudah kerugian tersebut diderita.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak yang besarnya:
1. a.Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
2. b.Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. c.Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain:
4. d.Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
(2)Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada permulaan tahun pajak atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
(3)Besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut dalam ayat (1) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Peraturan turunan (76)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 118 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1985

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1993

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 149 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1998

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1994

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.03/2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2015