DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1993

Nomor: 16
Tahun: 1993
Ditetapkan: 16 Februari 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap keempat yang meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura ini, adalah sebagai tindak lanjut usaha mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3513);
7.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang; MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI KUPANG, AMBON, DAN JAYAPURA.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing :

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, berkedudukan di Kupang;
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, berkedudukan di Ambon;
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berkedudukan di Jayapura.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.
(3)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Pasal 3…

Pasal 3

(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

a.telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah...
b.telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ditetapkan oleh Mahkamah Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan perundang-undangan ttd. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap keempat yang meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura ini, adalah sebagai tindak lanjut usaha mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3513);
7.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang; MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI KUPANG, AMBON, DAN JAYAPURA.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing :

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, berkedudukan di Kupang;
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, berkedudukan di Ambon;
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berkedudukan di Jayapura.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.
(3)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Pasal 3…

Pasal 3

(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 4

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

a.telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah...
b.telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ditetapkan oleh Mahkamah Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986