DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Nomor: 5
Tahun: 1986
Ditetapkan: 29 Desember 1986
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektit, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
c.bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisilian, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
d.bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba Negara dengan masyarakat;
e.bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha. Negara; www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2.Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3.Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4.Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
6.Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
7.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
8.Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- undang ini :

a.Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b.Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
c.Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
e.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata
g.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 3

(1)Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
(2)Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3)Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 5

(1)Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :
1. a.Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. b.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(2)Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 6

(1)Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
(2)Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Pasal 7

(1)Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2)Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen Kehakiman.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Pasal 8

Pengadilan terdiri atas :

a.Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
b.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Pasal 9

www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (27)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1992

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.01/2015

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (27)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1992

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.01/2015