Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2005
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 68
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.
Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
…
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd Lambock V..N ahattands LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 16 Tahun 2005 Tanggal : 8 Juni 2005 ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEMBUKAAN Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai Republik Indonesia dan keluarganya, untuk itu pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada wawasan kebersamaan di kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan. Untuk itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional maupun internasional. BAB I ... - BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam Anggaran Dasar ini adalah :
BAB II NAMA, SIFAT, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
BAB II
Nama Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.
Sifat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. -
Waktu dan Kedudukan
BAB III DASAR, FUNGSI, DAN KEDAULATAN ORGANISASI
BAB III
Dasar KORPRI berdasarkan Pancasila dan bercirikan profesionalitas, pengabdian, kemitraan, kekeluargaan, dan gotong-royong.
Fungsi KORPRI berfungsi sebagai :
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)