Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 2000
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 45
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONSIA.
Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
Dengan ditetapkannya pengesahan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Pebruari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 26 Tahun 2000 Tanggal : 24 Pebruari 2000 ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEMBUKAAN Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai cita- cita kemerdekaan tersebut, Pegawai Republik Indonesia telah membuktikan peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa dari masa ke masa. Untuk meningkatkan peran Pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia dan keluarganya, maka Pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam Korps Pegawai Republik Indonesia yang mandiri. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pegawai Republik Indonesia berpegang pada wawasan kebersamaan di kalangan Korpri yang selanjutnya terhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan. Untuk itu pengembangan dan pembinaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada bentuk struktur organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, mandiri, bebas, netral, dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan yang aspiratif, profesional mengacu pada efisiensi dan efektivitas daya juang organisasi dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional ataupun internasional. Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 menyusun perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Pengertian Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam anggaran dasar ini adalah :
BAB II NAMA, SIFAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN
BAB II
Nama Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri.
Sifat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggung jawab.
Waktu dan Kedudukan
BAB III ASAS, FUNGSI DAN KEDAULATAN
BAB III
Asas Korpri berasaskan Pancasila dengan bercirikan demokratis, profesionalisme, pengabdian, kemitraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.
Fungsi Korpri berfungsi sebagai :
Kedaulatan Organisasi Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi. BAB IV TUJUAN DAN USAHA
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)