DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2000

Nomor: 17
Tahun: 2000
Ditetapkan: 21 Februari 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Comptabiliteitswet (Staadsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu Tahun Anggaran mencakup :
1. a.semua penerimaan Negara yang diperoleh dari sumber-sumber perpajakan dan bukan perpajakan yang selama Tahun Anggaran yang bersangkutan dimasukkan ke Rekening Kas Negara, diperhitungkan antarbagian anggaran, dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan diterima oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. b.semua pengeluaran Negara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang selama tahun anggaran yang bersangkutan dikeluarkan dari Rekening Kas Negara, diperhitungkan antarbagian anggaran, dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
3. c.semua penerimaan dan pengeluaran Negara sebagai akibat penarikan dan atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah.
(3)Semua penerimaan dan pengeluaran Negara dilakukan melalui Rekening Kas Negara.

Pasal 2

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan Undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
(2)Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing bagian anggaran dirinci sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan;
2. b.Anggaran Belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Pasal 3

(1)Anggaran Belanja Rutin dibiayai dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri.
(2)Anggaran Belanja Pembangunan dibiayai dari Tabungan Pemerintah dan atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
(3)Menteri Keuangan mengatur penyediaan uang dan tata cara penyaluran dana untuk membiayai Anggaran Belanja Negara sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang dituangkan dalam Undang- undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

(1)Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menguasai bagian anggaran mempunyai wewenang otorisasi dan pada setiap awal Tahun Anggaran menetapkan pejabat :
1. a.yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
2. b.sebagai atasan langsung bendaharawan rutin/proyek;
3. c.sebagai bendaharawan rutin/proyek.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/pimpinan kesekretariatan yang bersangkutan/Panitera Mahkamah Agung.
(3)Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO/kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dilarang merangkap sebagai bendaharawan rutin/proyek.

Pasal 5

(1)Penerimaan Negara pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen harus disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas Negara.
(2)Penerimaan Negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1)Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib :
1. a.mengadakan intensifikasi pemungutan penerimaan Negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. b.mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang Negara;
3. c.melakukan penuntutan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara;
4. d.mengintensifkan/pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik Negara oleh penyewa;
5. e.melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
6. f.menentukan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang Negara tersebut di atas.
(2)Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai sumber penerimaan anggaran paling lambat pada awal Tahun Anggaran bersangkutan, dengan Surat Keputusan menetapkan bendaharawan penerima/penyetor berkala yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan Negara.

Pasal 7

(1)Barang bergerak milik Negara yang berlebih atau tidak dapat digunakan lagi dapat dimusnahkan/dipindahtangankan, setelah dinyatakan dihapuskan dengan Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(2)Barang tidak bergerak milik Negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen kecuali tanah, dapat dimusnahkan/ dipindahtangankan setelah dinyatakan dihapuskan dengan Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Barang milik Negara dapat disewakan, dijual atau dihibahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
(4)Penjualan barang milik Negara harus dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
(5)Hasil sewa/penjualan barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Negara, dan harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara.
(6)Pinjam meminjam barang milik/kekayaan Negara dapat dilaksanakan antarinstansi Pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
(2)Pimpinan dan atau pejabat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara.
(3)Pimpinan dan atau pejabat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara.
(4)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran.
(5)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara didasarkan pada SKO atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai SKO.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran diusahakan standardisasi.
(2)Standardisasi termasuk harga satuan pelbagai jenis barang dan kegiatan ditetapkan secara berkala oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen teknis terkait.

Pasal 10

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
b.efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
c.mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

Pasal 11

(1)Atas beban Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :
1. a.perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan sebagainya;
2. b.pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa;
3. c.iklan ucapan selamat dan sebagainya;
4. d.pesta untuk pelbagai peristiwa pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. e.pekan olah raga pada pelbagai Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. f.pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/ serupa dengan yang tersebut di atas.
(2)Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek, dan penyambutan pejabat serta sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Indische Comptabiliteitswet (Staadsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu Tahun Anggaran mencakup :
1. a.semua penerimaan Negara yang diperoleh dari sumber-sumber perpajakan dan bukan perpajakan yang selama Tahun Anggaran yang bersangkutan dimasukkan ke Rekening Kas Negara, diperhitungkan antarbagian anggaran, dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan diterima oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. b.semua pengeluaran Negara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang selama tahun anggaran yang bersangkutan dikeluarkan dari Rekening Kas Negara, diperhitungkan antarbagian anggaran, dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
3. c.semua penerimaan dan pengeluaran Negara sebagai akibat penarikan dan atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah.
(3)Semua penerimaan dan pengeluaran Negara dilakukan melalui Rekening Kas Negara.

Pasal 2

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan Undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
(2)Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing bagian anggaran dirinci sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan;
2. b.Anggaran Belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Pasal 3

(1)Anggaran Belanja Rutin dibiayai dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri.
(2)Anggaran Belanja Pembangunan dibiayai dari Tabungan Pemerintah dan atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
(3)Menteri Keuangan mengatur penyediaan uang dan tata cara penyaluran dana untuk membiayai Anggaran Belanja Negara sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang dituangkan dalam Undang- undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

(1)Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menguasai bagian anggaran mempunyai wewenang otorisasi dan pada setiap awal Tahun Anggaran menetapkan pejabat :
1. a.yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
2. b.sebagai atasan langsung bendaharawan rutin/proyek;
3. c.sebagai bendaharawan rutin/proyek.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/pimpinan kesekretariatan yang bersangkutan/Panitera Mahkamah Agung.
(3)Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO/kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dilarang merangkap sebagai bendaharawan rutin/proyek.

Pasal 5

(1)Penerimaan Negara pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen harus disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas Negara.
(2)Penerimaan Negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1)Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib :
1. a.mengadakan intensifikasi pemungutan penerimaan Negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. b.mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang Negara;
3. c.melakukan penuntutan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara;
4. d.mengintensifkan/pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik Negara oleh penyewa;
5. e.melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
6. f.menentukan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang Negara tersebut di atas.
(2)Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai sumber penerimaan anggaran paling lambat pada awal Tahun Anggaran bersangkutan, dengan Surat Keputusan menetapkan bendaharawan penerima/penyetor berkala yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan Negara.

Pasal 7

(1)Barang bergerak milik Negara yang berlebih atau tidak dapat digunakan lagi dapat dimusnahkan/dipindahtangankan, setelah dinyatakan dihapuskan dengan Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(2)Barang tidak bergerak milik Negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen kecuali tanah, dapat dimusnahkan/ dipindahtangankan setelah dinyatakan dihapuskan dengan Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Barang milik Negara dapat disewakan, dijual atau dihibahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
(4)Penjualan barang milik Negara harus dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
(5)Hasil sewa/penjualan barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Negara, dan harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara.
(6)Pinjam meminjam barang milik/kekayaan Negara dapat dilaksanakan antarinstansi Pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
(2)Pimpinan dan atau pejabat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara.
(3)Pimpinan dan atau pejabat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara.
(4)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran.
(5)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara didasarkan pada SKO atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai SKO.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran diusahakan standardisasi.
(2)Standardisasi termasuk harga satuan pelbagai jenis barang dan kegiatan ditetapkan secara berkala oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen teknis terkait.

Pasal 10

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
b.efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
c.mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

Pasal 11

(1)Atas beban Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :
1. a.perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan sebagainya;
2. b.pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa;
3. c.iklan ucapan selamat dan sebagainya;
4. d.pesta untuk pelbagai peristiwa pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. e.pekan olah raga pada pelbagai Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. f.pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/ serupa dengan yang tersebut di atas.
(2)Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek, dan penyambutan pejabat serta sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001