DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Nomor: 11
Tahun: 2001
Ditetapkan: 1 Februari 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3848);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 .tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara- Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah. Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Nomor 3573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 4021);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayasn Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
14.Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
15.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Pada Departemen Yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai badan eksekutif Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati/Walikota bagi Daerah Kabupaten/Kota;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi atau Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
7.Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Propinsi atau Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
8.Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Propinsi atau Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
9.Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi atau pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota atau Bendaharawan Khusus Barang pada perangkat Daerah Dinas/Badan Lembaga/Teknis Daerah lainnya;
10.Pengurus Barang adalah Pejabat/Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah yang berada diluar Kewenangan Bendaharawan Barang;
11.Unit Kerja adalah suatu Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD antara lain, Sekretariat Daerah, Badan/Lembaga Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana Daerah Lainnya;
12.Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja;
13.Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak berserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya,
14.Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
15.Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
16.Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya;
17.Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi;
18.Standarisasi harga pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu;
19.Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;
20.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
21.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang / ruang penyimpanan;
22.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang induk/gudang unit ke unit/kesatuan kerja pemakai;
23.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
24.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang Daerah dalam bentuk fisik, administrative dan tindakan upaya hukum;
25.Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas barang Daerah;
26.Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah;
27.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang Daerah;
28.Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah;
29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan;
30.Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;
31.Panitia Pengadaan adalah panitia pengadaan/pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Unit atau satuan kerja. BABII WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 3

(1)Kepala Daerah sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
(2)Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala Biro Perlengkapan / Kepala Bagian Perlengkapan;
3. c.Kepala Unit Satuan Kerja;
4. d.Bendaharawan Barang;
5. e.Pengurus Barang.
(3)Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa/Otorisator dan Ordonator barang Daerah, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat/unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan karena jabatannya sebagai pembantu kuasa barang ( PKB ) menjalankan fungsi Ordonator barang Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah pada unit-unit.
(5)Kepala Unit Satuan Kerja karena - jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang PPKB ), berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah di lingkungan unit satuan kerja masing-masing;
(6)Bendaharawan barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah pembantu kuasa/ordonator barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggung jawaban pada Kepala Daerah.
(7)Pengurus Barang bertugas mengurus barang Daerah yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang.

Pasal 4

Sesuai tugas dan fungsinya Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 5

(1)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menyusun:
1. a.Standarisasi barang;
2. b.Standarisasi kebutuhan barang;
3. c.Standarisasi harga.
(2)Perumusan rencana kebutuhan barang Daerah untuk setiap unit baik yang dibiayai dari Anggaran Rutin maupun Pembangunan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan dibidang kebutuhan barang.
(3)Dalam melaksanakan belanja barang Daerah ditetapkan standarisasi oleh Kepala Daerah.
(4)Perencanaan kebutuhan barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
1. a.Sebelum RAPBD ditetapkan: 1) Perencanaan kebutuhan barang Daerah disusun masingmasing unit dengan berpedoman pada standarisasi barang, standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan disampaikan pada Biro perlengkapan/Bagian perlengkapan; 2) Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ) dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RABPD ).
2. b.Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD maka: 1) Unit menyusun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan / Bagian Perlengkapan; 2) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD); 3) Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(5)Perencanaan Pemeliharaan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
1. a.Sebelum RAPBD ditetapkan: 1) Perencanaan pemeliharaan barang Daerah disusun oleh masing-masing unit dengan berpedoman pada standarisasi harga barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan; 2) Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan menghimpun serta menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RDKPBD ) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
2. b.Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka: 1) Unit menyusun Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan pada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan; 2) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTPBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah ( DKPBD ); 3) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pengadaan barang Daerah dan Jasa untuk Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dilakukan oleh Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Daerah (P3D) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2)Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan tentang Pengadaan/Pekerjaan Unit untuk hal yang bersifat khusus melalui Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) dan untuk Anggaran Pembangunan oleh Pemimpin Proyek.
(3). Panitia Pengadaan/Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Daerah/Kepala Unit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1). Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
(2)Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

(1)Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pengadaan barang tersebut kepada Kepala Daerah dalam hal ini Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
(2)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang Daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 9

(1)Penerimaan barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan dan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(2)Penerimaan barang yang merupakan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan wajib diserahkan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan disertai dokumen yang lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(3)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2). B A B IV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3848);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 .tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara- Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah. Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Nomor 3573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 4021);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayasn Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
14.Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
15.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Pada Departemen Yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai badan eksekutif Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati/Walikota bagi Daerah Kabupaten/Kota;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi atau Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
7.Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Propinsi atau Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
8.Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Propinsi atau Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
9.Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi atau pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota atau Bendaharawan Khusus Barang pada perangkat Daerah Dinas/Badan Lembaga/Teknis Daerah lainnya;
10.Pengurus Barang adalah Pejabat/Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah yang berada diluar Kewenangan Bendaharawan Barang;
11.Unit Kerja adalah suatu Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD antara lain, Sekretariat Daerah, Badan/Lembaga Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana Daerah Lainnya;
12.Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja;
13.Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak berserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya,
14.Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
15.Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
16.Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya;
17.Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi;
18.Standarisasi harga pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu;
19.Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;
20.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
21.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang / ruang penyimpanan;
22.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang induk/gudang unit ke unit/kesatuan kerja pemakai;
23.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
24.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang Daerah dalam bentuk fisik, administrative dan tindakan upaya hukum;
25.Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas barang Daerah;
26.Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah;
27.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang Daerah;
28.Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah;
29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan;
30.Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;
31.Panitia Pengadaan adalah panitia pengadaan/pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Unit atau satuan kerja. BABII WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 3

(1)Kepala Daerah sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
(2)Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala Biro Perlengkapan / Kepala Bagian Perlengkapan;
3. c.Kepala Unit Satuan Kerja;
4. d.Bendaharawan Barang;
5. e.Pengurus Barang.
(3)Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa/Otorisator dan Ordonator barang Daerah, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat/unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan karena jabatannya sebagai pembantu kuasa barang ( PKB ) menjalankan fungsi Ordonator barang Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah pada unit-unit.
(5)Kepala Unit Satuan Kerja karena - jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang PPKB ), berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah di lingkungan unit satuan kerja masing-masing;
(6)Bendaharawan barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah pembantu kuasa/ordonator barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggung jawaban pada Kepala Daerah.
(7)Pengurus Barang bertugas mengurus barang Daerah yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang.

Pasal 4

Sesuai tugas dan fungsinya Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 5

(1)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menyusun:
1. a.Standarisasi barang;
2. b.Standarisasi kebutuhan barang;
3. c.Standarisasi harga.
(2)Perumusan rencana kebutuhan barang Daerah untuk setiap unit baik yang dibiayai dari Anggaran Rutin maupun Pembangunan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan dibidang kebutuhan barang.
(3)Dalam melaksanakan belanja barang Daerah ditetapkan standarisasi oleh Kepala Daerah.
(4)Perencanaan kebutuhan barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
1. a.Sebelum RAPBD ditetapkan: 1) Perencanaan kebutuhan barang Daerah disusun masingmasing unit dengan berpedoman pada standarisasi barang, standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan disampaikan pada Biro perlengkapan/Bagian perlengkapan; 2) Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ) dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RABPD ).
2. b.Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD maka: 1) Unit menyusun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan / Bagian Perlengkapan; 2) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD); 3) Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(5)Perencanaan Pemeliharaan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
1. a.Sebelum RAPBD ditetapkan: 1) Perencanaan pemeliharaan barang Daerah disusun oleh masing-masing unit dengan berpedoman pada standarisasi harga barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan; 2) Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan menghimpun serta menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RDKPBD ) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
2. b.Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka: 1) Unit menyusun Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan pada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan; 2) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTPBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah ( DKPBD ); 3) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pengadaan barang Daerah dan Jasa untuk Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dilakukan oleh Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Daerah (P3D) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2)Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan tentang Pengadaan/Pekerjaan Unit untuk hal yang bersifat khusus melalui Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) dan untuk Anggaran Pembangunan oleh Pemimpin Proyek.
(3). Panitia Pengadaan/Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Daerah/Kepala Unit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1). Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
(2)Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

(1)Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pengadaan barang tersebut kepada Kepala Daerah dalam hal ini Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
(2)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang Daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 9

(1)Penerimaan barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan dan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(2)Penerimaan barang yang merupakan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan wajib diserahkan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan disertai dokumen yang lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(3)Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2). B A B IV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.03/2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.03/2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004