Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 52
3848);
2967);
Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Nomor 3573);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH.
BAB I
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
BABII WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
Pengelolaan barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.
Sesuai tugas dan fungsinya Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB III PERENCANAAN DAN PENGADAAN Bagian Pertama Perencanan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran
BAB III
1) Perencanaan kebutuhan barang Daerah disusun masingmasing unit dengan berpedoman pada standarisasi barang, standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan disampaikan pada Biro perlengkapan/Bagian perlengkapan; 2) Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ) dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RABPD ).
1) Unit menyusun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan / Bagian Perlengkapan; 2) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD); 3) Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
1) Perencanaan pemeliharaan barang Daerah disusun oleh masing-masing unit dengan berpedoman pada standarisasi harga barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan; 2) Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan menghimpun serta menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RDKPBD ) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
1) Unit menyusun Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan pada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan; 2) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTPBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah ( DKPBD ); 3) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) ditetapkan oleh Kepala Daerah; Bagian Kedua Pengadaan
(3). Panitia Pengadaan/Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Daerah/Kepala Unit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1). Susunan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
B A B IV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen