Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2006
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO). PERTAMA : ... PERTAMA : Membentuk Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya disebut Komite Privatisasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
KEDUA : Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas untuk :
KETIGA : ... KETIGA : Menteri teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, menjadi anggota Komite Privatisasi hanya dalam privatisasi Persero di bidangnya. KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Komite Privatisasi dibantu oleh Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertugas :
KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur ahli di bidang keuangan, perusahaan dan hukum. KETUJUH : Susunan keanggotaan, tugas, wewenang dan tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi. KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana dan sekurang- kurangnya terdiri dari unsur ahli di bidang usaha Persero yang akan diprivatisasi dan wakil departemen yang membidangi kegiatan usaha Persero. KESEMBILAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, bersifat ad hoc dan hanya bekerja sampai dengan dikeluarkannya keputusan tentang Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi oleh Komite Privatisasi. KESEPULUH : ... KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Privatisasi dan Tim Pelaksana dapat mengundang, meminta masukan dan/atau bantuan instansi pemerintah, asosiasi profesi, pakar atau pihak lain yang dipandang perlu. KESEBELAS : Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. KEDUABELAS : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dapat membatalkan, atau menunda penjualan saham Persero apabila situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan dan/atau pasar modal tidak menguntungkan, setelah berkonsultasi dengan Komite Privatisasi. KETIGABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Privatisasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KELIMABELAS : Segala Keputusan yang telah ditetapkan oleh Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan lain oleh Komite Privatisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden ini. KEENAMBELAS ... KEENAMBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)