DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2002

Nomor: 7
Tahun: 2002
Ditetapkan: 11 Januari 2002
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa privatisasi BUMN melalui penjualan saham baru BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah perusahaan, serta guna mengembangkan kegiatan usaha perusahaan, sehingga hasilnya harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan;
c.bahwa agar hasil penjualan saham baru BUMN tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan, maka perlu langsung disetor ke kas perusahaan;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

(1)Hasil penjualan saham Negara pada BUMN setelah dikurangi biaya privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi BUMN dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
(2)Hasil penjualan saham baru BUMN, setelah dikurangi biaya privatisasi merupakan hasil privatisasi BUMN yang langsung disetorkan Kas Perusahaan.
(3)Penjualan saham anak perusahaan BUMN dilaksanakan setelah terlebih dahulu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN yang bersangkutan, ditetapkan dan disetujui mengenai rencana penjualan saham dan rencana penggunaan dana hasil penjualan saham anak perusahaan yang bersangkutan.
(4)Dalam hal seluruh atau sebagian dana hasil penjualan saham anak perusahaan BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetorkan ke Kas Negara, maka bagian dari dana hasil penjualan saham anak perusahaan tersebut setelah dikurangi dengan biaya penjualan, disetorkan langsung ke Kas Negara." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa privatisasi BUMN melalui penjualan saham baru BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah perusahaan, serta guna mengembangkan kegiatan usaha perusahaan, sehingga hasilnya harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan;
c.bahwa agar hasil penjualan saham baru BUMN tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan, maka perlu langsung disetor ke kas perusahaan;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

Menetapkan

Pasal 10

(1)Hasil penjualan saham Negara pada BUMN setelah dikurangi biaya privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi BUMN dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
(2)Hasil penjualan saham baru BUMN, setelah dikurangi biaya privatisasi merupakan hasil privatisasi BUMN yang langsung disetorkan Kas Perusahaan.
(3)Penjualan saham anak perusahaan BUMN dilaksanakan setelah terlebih dahulu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN yang bersangkutan, ditetapkan dan disetujui mengenai rencana penjualan saham dan rencana penggunaan dana hasil penjualan saham anak perusahaan yang bersangkutan.
(4)Dalam hal seluruh atau sebagian dana hasil penjualan saham anak perusahaan BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetorkan ke Kas Negara, maka bagian dari dana hasil penjualan saham anak perusahaan tersebut setelah dikurangi dengan biaya penjualan, disetorkan langsung ke Kas Negara." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 122 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 122 Tahun 2001