DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DATARANHUNIPOPU, PENGADILANNEGERI DATARANHUNIMOA, PENGADILAN NEGERI SANANADAN PENGADILANNEGERI BOBONG TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 PRE SI DEN

5.Keputusan ...
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong; 2 - .. : ' \,, Mengingat

(2)Daerah ...
(1)Daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku.

Pasal 2

BobongNegeri berkedudukan di Sanana.

(4)Membentuk Pengadilan berkedudukan di Bobong. SananaNegeriPengadilan(3) Membentuk
(1)Membentuk Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berkedudukan di Dataran Hunipopu.
(2)Membentuk Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berkedudukan di Dataran Hunimoa.

Pasal 1

PENGADILAN NEGERI SANANA, DAN PENGADILAN NEGERI BOBONG. NEGERI NEGERI DATARAN HUNIPOPU, DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN PENGADILAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN MEMUTUSKAN :

5.Keputusan ·Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; 3 - Menetapkan Pasal ...

(1)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, maka Kabupaten Seram Bagian Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Maso hi.
(2)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, maka Kabupaten Seram Bagian Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Maso hi.
(3)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sanana, maka Kabupaten Kepulauan Sula dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.
(4)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bobong, maka Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.

Pasal 3

(2)Daerah · hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku.
(3)Daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara.
(4)Daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong meliputi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. 4 -
(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan N egeri Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sanana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha.
(4)Perkara ...

Pasal 5

(1)Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon.
(2)Pengadilan Negeri Sanana dan Pengadilan Negeri Bobong termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi.

Pasal 4

5 - f: . # '· •• ' :- ...-!

(4)Perkara ...
(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sanana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuha, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanana.

Pasal 6

(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bobong yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha. 6 - Pasal ... Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

pembentukan dan pembinaan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung. yang rangkadalamdiperlukanPembiayaan

Pasal 7

(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bobong yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuha, dilimpahkan kepada Pengadilan N egeri Bobong. 7 - PRE SI DEN .. , : '. •• ,j· '·\ ' \ . ' : .. ; . ': (_ t ; . Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, SEKRETARIATKABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 9 8 -

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

5.Keputusan ...
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong; 2 - .. : ' \,, Mengingat

(2)Daerah ...
(1)Daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku.

Pasal 2

BobongNegeri berkedudukan di Sanana.

(4)Membentuk Pengadilan berkedudukan di Bobong. SananaNegeriPengadilan(3) Membentuk
(1)Membentuk Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berkedudukan di Dataran Hunipopu.
(2)Membentuk Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berkedudukan di Dataran Hunimoa.

Pasal 1

PENGADILAN NEGERI SANANA, DAN PENGADILAN NEGERI BOBONG. NEGERI NEGERI DATARAN HUNIPOPU, DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN PENGADILAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN MEMUTUSKAN :

5.Keputusan ·Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; 3 - Menetapkan Pasal ...

(1)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, maka Kabupaten Seram Bagian Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Maso hi.
(2)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, maka Kabupaten Seram Bagian Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Maso hi.
(3)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sanana, maka Kabupaten Kepulauan Sula dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.
(4)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bobong, maka Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.

Pasal 3

(2)Daerah · hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku.
(3)Daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara.
(4)Daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong meliputi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. 4 -
(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan N egeri Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sanana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha.
(4)Perkara ...

Pasal 5

(1)Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon.
(2)Pengadilan Negeri Sanana dan Pengadilan Negeri Bobong termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi.

Pasal 4

5 - f: . # '· •• ' :- ...-!

(4)Perkara ...
(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sanana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuha, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanana.

Pasal 6

(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bobong yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha. 6 - Pasal ... Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

Pasal 7

(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bobong yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuha, dilimpahkan kepada Pengadilan N egeri Bobong. 7 - PRE SI DEN .. , : '. •• ,j· '·\ ' \ . ' : .. ; . ': (_ t ; . Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, SEKRETARIATKABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 9 8 -

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016