Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANANSATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I
1882);
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Mengingat
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI. Menetapkan mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan TKI. untukdimaksudkan Pasa14 LSA-PTKLNPembentukan Pasal 3 Peraturan Menteri mi digunakan sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan pelayanan satu atap di daerah provinsi dany atau kabupaten/kota dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Bagian Kesatu Maksud BAB II MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan LSA-PTKLN dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah provinsi dan pernerintah daerah kabupaten/kota secara terintegrasi.
Pasa17
1. dan verifikasi sertifikat kompetensi kerja; penandatanganan perjanjian penempatan perjanjian kerja;
L rekom paspor;
J.
BAB II
Penyelenggaraan LSA-PTKLN,antara lain:
BAB III PENYELENGGARAANLSA-PTKLN Pasa15 Pembentukan LSA-PTKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI. Bagian Kedua Tujuan
BAB III
BABIV PEMBIAYAAN atauGubernurmelaluikepada Menteri BupatijWalikota. mengendalikan penyelenggaraan LSA-PTKLN;
kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan lembaga psikologi.
administrasikerja,pelatihanIndonesia, keanggotaannya antara lain unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pad a tanggal diundangkan. BAB VII KETENTUANPENUTUP
BAB VII
Dalarn memberikan pelayanan di LSA-PTKLN, tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI
Menteri, Guberrrur, atau Bupati/Walikota melakukan pernbinaan dan pengawasan dalarn penyelenggaraan LSA- PTKLNsesuai dengan kewenangan. BABV PEMBINAANDAN PENGAWASAN
NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1487 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTER! KETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri irn dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. SH ~~";.1~1X'10324 198903 1 001 SESUAI DENGAN ASLINY A KlJ;~:m'1i~RO HUKUM, " MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI KELtlAR ~ 8 ------- I MASllK • ~~ I ------ ~- I r- PE~10HON • SATPAM LAMPJRAN I PERATURANMENTERlKETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI ALUR PROSES LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
Penerbitan Surat Pengantar Rekrul 5. Penerbitan Sural Izin Perekrutan 4. 5 Menit Informasi Lowongan Kerja 30 SIP Menit 30 SPR Menit 1 Jam Surat Keterangan 1 Jam Sertifikat Pemeriksaan Psikologi 1 Jam Sertifikat Kesehatan 30 SKCK Menit Pendaftaran Pencari Kerja pada Bursa Kerja Online (Informasi Pasar Kerja Daiam dan Luar Negeri) 3. 5 MenitMenjelaskan dan mengarahkan pemohon -+----. kebutuhan pemohon Meminta informasi kepada _ Resepsionis +-----, 1. k-K> N ~nY. .. I I 1 PEMOHON RESEPSIONIS DE1SK DESK 8 DESK 7 DESK 6 DESK DESK DESK 345 DESK 2 Kertas Antrian Kertas Antrian5 Menit D;SK D~~K KElENGKAPAN WAKTU OUTPUT Nemer Antrian Pemeriksaan Psikologi oleh Lembaga Psikologi 2. KET. KEGIATANI PELAYANAN NO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI LAMPlRAN II PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGER! ,SH 00324 198903 1 001 ESUAI DENGAN ASLINY A -.e (). HUKUM, MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRJ 20 CTKI Siap Berangkat Tod .. Kompetensi Kerja Terverifikasi 5 Menit PK dan PP 5 Menit KPA 5 Menit Surat Rekomendasi 30 Paspor Menit 5 Menit Surat Keterangan 5 Menit e-KTKLN 5 Menit Informasi (F.1-60) DESK 8 DESK 7 DESK 6 DESK 5 DESK 4 DESK 3 DESK 2 KET.NO KEGIATANI PELAYANAN PEMOHON
15.
~ELAKSANA
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)