DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016

Nomor: 30
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang rnudah, murah, aman, dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
b.bahwa Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri merupakan pelaksanaan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANANSATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4445);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5388);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut LSA-PTKLN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahap permohonanj pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.
2.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4.Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. MEMUTUSKAN: PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI. Menetapkan mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan TKI. untukdimaksudkan Pasa14 LSA-PTKLNPembentukan Pasal 3 Peraturan Menteri mi digunakan sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan pelayanan satu atap di daerah provinsi dany atau kabupaten/kota dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
5.Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pernbekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan. pengetahuan serta ketrampilan untuk bekerja di luar negen, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
6.Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa17

(1)Pemerintah daerah provinsi atau kabupatenjkota sebagai penyelenggara LSA-PTKLN harus memenuhi persyara tan:
1. a.menetapkan tim penyelenggaraan pelayanan LSA- PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau BupatijWalikota; dan
2. n.Pembekalan Akhir Pemberangkatan; dan
3. o.pemberian e-KTKLN. 1. dan verifikasi sertifikat kompetensi kerja; penandatanganan perjanjian penempatan perjanjian kerja;
4. k.asuransi TKI pra, masa, dan purna; L rekom paspor;
5. m.pembuatan paspor; J.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan LSA-PTKLN dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah provinsi dan pernerintah daerah kabupaten/kota secara terintegrasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan LSA-PTKLN,antara lain:

a.Informasi Pasar Kerja;
b.pengurusan dokumen kependudukan;
c.penerbitan Surat Pengantar Rekrut;
d.penyuluhan dan bimbingan jabatan;
e.surat pemeriksaan psikologi;
f.penerbitan surat keterangan sehat;
g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
h.verifikasi sertifikat pelatihan kerja;

BAB III

PENYELENGGARAANLSA-PTKLN Pasa15 Pembentukan LSA-PTKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 9

(1)Kementerian Ketenagakerjaan dapat memfasilitasi pembentukan dan operasional LSA-PTKLN di daerah provinsi danj atau kabupaten / kota. BABIV PEMBIAYAAN atauGubernurmelaluikepada Menteri BupatijWalikota. mengendalikan penyelenggaraan LSA-PTKLN;
1. b.menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
2. c.menetapkan pelaksana teknis; dan
3. d.mempertanggungjawabkan kinerja LSA-PTKLN danmengoordinasikan,a. merrumpm, Pasa18
(1)Penanggung jawab pelaksanaan dan penyelenggaraan LSA-PTKLN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas: kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan lembaga psikologi.
(3)Tempat penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan standar operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. administrasikerja,pelatihanIndonesia, keanggotaannya antara lain unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
1. b.menetapkan temp at penyelenggaraan pelayanan LSA-PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.
(2)Tim penyelenggara pelayanan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Pasal 12

Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Dalarn memberikan pelayanan di LSA-PTKLN, tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Menteri, Guberrrur, atau Bupati/Walikota melakukan pernbinaan dan pengawasan dalarn penyelenggaraan LSA- PTKLNsesuai dengan kewenangan.

(2)Biaya pembentukan dan penyelenggaraan LSA-PTKLN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
(3)Biaya penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran daerah provinsi darr/atau kabupaten/kota.
(4)Mekanisme pengusulan penganggaran pelaksanaan LSA-PTKLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1487 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTER! KETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri irn dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. SH ~~";.1~1X'10324 198903 1 001 SESUAI DENGAN ASLINY A KlJ;~:m'1i~RO HUKUM, " MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI KELtlAR ~ 8 ------- I MASllK • ~~ I ------ ~- I r- PE~10HON • SATPAM LAMPJRAN I PERATURANMENTERlKETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI ALUR PROSES LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

9.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
8.Penerbitan Sural Kelerangan Sehat oleh Sarkes 7 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 6. Penerbitan Surat Pengantar Rekrul 5. Penerbitan Sural Izin Perekrutan 4. 5 Menit Informasi Lowongan Kerja 30 SIP Menit 30 SPR Menit 1 Jam Surat Keterangan 1 Jam Sertifikat Pemeriksaan Psikologi 1 Jam Sertifikat Kesehatan 30 SKCK Menit Pendaftaran Pencari Kerja pada Bursa Kerja Online (Informasi Pasar Kerja Daiam dan Luar Negeri) 3. 5 MenitMenjelaskan dan mengarahkan pemohon <J0-:~ ke Booth sesuai " ,.:;>-+----. kebutuhan pemohon Meminta informasi kepada _ Resepsionis +-----, 1. k-K> N ~nY. .. I I 1 PEMOHON RESEPSIONIS DE1SK DESK 8 DESK 7 DESK 6 DESK DESK DESK 345 DESK 2 Kertas Antrian Kertas Antrian5 Menit D;SK D~~K KElENGKAPAN WAKTU OUTPUT Nemer Antrian Pemeriksaan Psikologi oleh Lembaga Psikologi 2. KET. KEGIATANI PELAYANAN NO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI LAMPlRAN II PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGER! ,SH 00324 198903 1 001 ESUAI DENGAN ASLINY A -.e (). HUKUM, MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRJ 20 CTKI Siap Berangkat Tod .. Kompetensi Kerja Terverifikasi 5 Menit PK dan PP 5 Menit KPA 5 Menit Surat Rekomendasi 30 Paspor Menit 5 Menit Surat Keterangan 5 Menit e-KTKLN 5 Menit Informasi (F.1-60) DESK 8 DESK 7 DESK 6 DESK 5 DESK 4 DESK 3 DESK 2 KET.NO KEGIATANI PELAYANAN PEMOHON
10.Verifikasi Sertifikat Pelatihan Kerja
11.Verifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja
12.Penandatanganan Perjanjian Kerja dan 13 14. 15.
16.Akhir Pemberangkatan (PAP) 17 Pemberian e-KTKLN
18.Kelembagaan (asuransi, PPTKIS, Lembaga Perbanka 19. ~ELAKSANA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang rnudah, murah, aman, dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
b.bahwa Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri merupakan pelaksanaan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANANSATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4445);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5388);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut LSA-PTKLN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahap permohonanj pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.
2.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4.Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. MEMUTUSKAN: PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI. Menetapkan mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan TKI. untukdimaksudkan Pasa14 LSA-PTKLNPembentukan Pasal 3 Peraturan Menteri mi digunakan sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan pelayanan satu atap di daerah provinsi dany atau kabupaten/kota dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
5.Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pernbekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan. pengetahuan serta ketrampilan untuk bekerja di luar negen, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
6.Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa17

(1)Pemerintah daerah provinsi atau kabupatenjkota sebagai penyelenggara LSA-PTKLN harus memenuhi persyara tan:
1. a.menetapkan tim penyelenggaraan pelayanan LSA- PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau BupatijWalikota; dan
2. n.Pembekalan Akhir Pemberangkatan; dan
3. o.pemberian e-KTKLN. 1. dan verifikasi sertifikat kompetensi kerja; penandatanganan perjanjian penempatan perjanjian kerja;
4. k.asuransi TKI pra, masa, dan purna; L rekom paspor;
5. m.pembuatan paspor; J.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan LSA-PTKLN dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah provinsi dan pernerintah daerah kabupaten/kota secara terintegrasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan LSA-PTKLN,antara lain:

a.Informasi Pasar Kerja;
b.pengurusan dokumen kependudukan;
c.penerbitan Surat Pengantar Rekrut;
d.penyuluhan dan bimbingan jabatan;
e.surat pemeriksaan psikologi;
f.penerbitan surat keterangan sehat;
g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
h.verifikasi sertifikat pelatihan kerja;

BAB III

PENYELENGGARAANLSA-PTKLN Pasa15 Pembentukan LSA-PTKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 9

(1)Kementerian Ketenagakerjaan dapat memfasilitasi pembentukan dan operasional LSA-PTKLN di daerah provinsi danj atau kabupaten / kota. BABIV PEMBIAYAAN atauGubernurmelaluikepada Menteri BupatijWalikota. mengendalikan penyelenggaraan LSA-PTKLN;
1. b.menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
2. c.menetapkan pelaksana teknis; dan
3. d.mempertanggungjawabkan kinerja LSA-PTKLN danmengoordinasikan,a. merrumpm, Pasa18
(1)Penanggung jawab pelaksanaan dan penyelenggaraan LSA-PTKLN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas: kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan lembaga psikologi.
(3)Tempat penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan standar operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. administrasikerja,pelatihanIndonesia, keanggotaannya antara lain unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
1. b.menetapkan temp at penyelenggaraan pelayanan LSA-PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.
(2)Tim penyelenggara pelayanan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Pasal 12

Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Dalarn memberikan pelayanan di LSA-PTKLN, tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Menteri, Guberrrur, atau Bupati/Walikota melakukan pernbinaan dan pengawasan dalarn penyelenggaraan LSA- PTKLNsesuai dengan kewenangan.

(2)Biaya pembentukan dan penyelenggaraan LSA-PTKLN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
(3)Biaya penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran daerah provinsi darr/atau kabupaten/kota.
(4)Mekanisme pengusulan penganggaran pelaksanaan LSA-PTKLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1487 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTER! KETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri irn dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. SH ~~";.1~1X'10324 198903 1 001 SESUAI DENGAN ASLINY A KlJ;~:m'1i~RO HUKUM, " MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI KELtlAR ~ 8 ------- I MASllK • ~~ I ------ ~- I r- PE~10HON • SATPAM LAMPJRAN I PERATURANMENTERlKETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI ALUR PROSES LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

9.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
8.Penerbitan Sural Kelerangan Sehat oleh Sarkes 7 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 6. Penerbitan Surat Pengantar Rekrul 5. Penerbitan Sural Izin Perekrutan 4. 5 Menit Informasi Lowongan Kerja 30 SIP Menit 30 SPR Menit 1 Jam Surat Keterangan 1 Jam Sertifikat Pemeriksaan Psikologi 1 Jam Sertifikat Kesehatan 30 SKCK Menit Pendaftaran Pencari Kerja pada Bursa Kerja Online (Informasi Pasar Kerja Daiam dan Luar Negeri) 3. 5 MenitMenjelaskan dan mengarahkan pemohon <J0-:~ ke Booth sesuai " ,.:;>-+----. kebutuhan pemohon Meminta informasi kepada _ Resepsionis +-----, 1. k-K> N ~nY. .. I I 1 PEMOHON RESEPSIONIS DE1SK DESK 8 DESK 7 DESK 6 DESK DESK DESK 345 DESK 2 Kertas Antrian Kertas Antrian5 Menit D;SK D~~K KElENGKAPAN WAKTU OUTPUT Nemer Antrian Pemeriksaan Psikologi oleh Lembaga Psikologi 2. KET. KEGIATANI PELAYANAN NO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI LAMPlRAN II PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGER! ,SH 00324 198903 1 001 ESUAI DENGAN ASLINY A -.e (). HUKUM, MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRJ 20 CTKI Siap Berangkat Tod .. Kompetensi Kerja Terverifikasi 5 Menit PK dan PP 5 Menit KPA 5 Menit Surat Rekomendasi 30 Paspor Menit 5 Menit Surat Keterangan 5 Menit e-KTKLN 5 Menit Informasi (F.1-60) DESK 8 DESK 7 DESK 6 DESK 5 DESK 4 DESK 3 DESK 2 KET.NO KEGIATANI PELAYANAN PEMOHON
10.Verifikasi Sertifikat Pelatihan Kerja
11.Verifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja
12.Penandatanganan Perjanjian Kerja dan 13 14. 15.
16.Akhir Pemberangkatan (PAP) 17 Pemberian e-KTKLN
18.Kelembagaan (asuransi, PPTKIS, Lembaga Perbanka 19. ~ELAKSANA

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015