DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1979

Nomor: 19
Tahun: 1979
Ditetapkan: 19 April 1979
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jalan bebas hambatan Jagorawi dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978, keseluruhannya telah mendekati penyelesaian;
b.bahwa untuk menjamin kelancaran arus lalu-lintas serta menjamin kepastian pengaturan dan pengelolaan bagian-bagian jalan yang lain sebagai satu kesatuan jalan tol, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4); 3 .Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREEWAY) JAKARTA-BOGOR-CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI DAN BESARNYA UANG TOL Pasal I Diktum KEDUA Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Jalan Tol Jagorawi dimaksud pada diktum PERRTAMA:

1.di bagian Utara dibatasi oleh perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi dengan jalan raya Let. Jen. Sutoyo, di Jakarta.
2.di bagian Selatan dibatasi oleh :

a.perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi jurusan (spur) Bogor dengan jalan Pajajaran, di Bogor;
b.Perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi dengan Jalan Bogor-Puncak di Simpang Tiga Ciawi, di Ciawi;
1. 3.Semua jalan keluar masuk tambahan sepanjang jalan bebas hambatan Jagorawi. Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jalan bebas hambatan Jagorawi dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978, keseluruhannya telah mendekati penyelesaian;
b.bahwa untuk menjamin kelancaran arus lalu-lintas serta menjamin kepastian pengaturan dan pengelolaan bagian-bagian jalan yang lain sebagai satu kesatuan jalan tol, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4); 3 .Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol.

Menetapkan

1.di bagian Utara dibatasi oleh perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi dengan jalan raya Let. Jen. Sutoyo, di Jakarta.
2.di bagian Selatan dibatasi oleh :

a.perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi jurusan (spur) Bogor dengan jalan Pajajaran, di Bogor;
b.Perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi dengan Jalan Bogor-Puncak di Simpang Tiga Ciawi, di Ciawi;
1. 3.Semua jalan keluar masuk tambahan sepanjang jalan bebas hambatan Jagorawi. Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1979

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1978

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1978