DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1978

Nomor: 4
Tahun: 1978
Ditetapkan: 25 Februari 1978
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pebiayaan jaringan jalan-jalan tersebut, dipandang perlu untuk mengadakan sistim tol bagi jalan-jalan tertentu ;
c.bahwa untuk menampung pelaksanaan sistim tol bagi jalan-jalan tersebut, perlu dibentuk satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tersebut ;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, maka penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah ;

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGADAAN JARINGAN JALAN TOL, SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PENGUSAHAANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Negara adalah Negara Republik Indonesia.
2.Pemerintah adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara.
3.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan jaringan jalan.
5.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
6.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan langsung oleh pemakai jalan pada waktu melewati jalan tol. 7 . Jalan Tol adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan merupakan satu kesatuan sistim dalam jaringan jalan umum serta harus merupakan alternatif lintas jalan umum yang telah ada, yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.

BAB II

PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN MODAL PERSERO

Pasal 2

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol, yang selanjutnya disebut PERSERO, dengan maksud, tujuan, dan usaha sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Modal Dasar PERSERO tersebut dalam Pasal 2 berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan terbagi atas saham- saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(2)Dari jumlah modal dasar PERSERO tersebut dalam ayat (1) telah diambil bagian serta disetorkan oleh Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(3)Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasarnya. Pasal 4…

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan Negara dalam modal PERSERO tersebut dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut dalam ayat(1) dengan hak substitusi kepada menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL

Pasal 6

(1)Jalan tol merupakan sebagian dari kesatuan sistim dalam jaringan jalan umum.
(2)Jalan tol harus merupakan alternatif lintas jalan umum yang telah ada. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dan membayar tol.
(2)Pemakai jalan tol wajib mentaati peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan umum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan tentang jalan tol.

Pasal 8

(1)Hak penguasaan atas jalan tol ada pada Negara.
(2), Pemerintah menyelenggarakan jalan tol.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hak penguasaan atas jalan tol oleh Negara dengan Keputusan Presiden ditetapkan suatu ruas jalan menjadi jalan tol.
(2)Berdasarkan hak penyelenggaraan jalan tol, Pemerintah melimpahkan wewenang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jalan tol kepada PERSERO.
(3)Pelimpahan wewenang tersebut dalam ayat (2) tidak melepas tanggung-jawab Pemerintah terhadap jalan tol. Pasal 10…

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pebiayaan jaringan jalan-jalan tersebut, dipandang perlu untuk mengadakan sistim tol bagi jalan-jalan tertentu ;
c.bahwa untuk menampung pelaksanaan sistim tol bagi jalan-jalan tersebut, perlu dibentuk satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tersebut ;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, maka penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah ;

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987) ;

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Negara adalah Negara Republik Indonesia.
2.Pemerintah adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara.
3.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan jaringan jalan.
5.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
6.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan langsung oleh pemakai jalan pada waktu melewati jalan tol. 7 . Jalan Tol adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan merupakan satu kesatuan sistim dalam jaringan jalan umum serta harus merupakan alternatif lintas jalan umum yang telah ada, yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.

BAB II

PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN MODAL PERSERO

Pasal 2

Pasal 3

(1)Modal Dasar PERSERO tersebut dalam Pasal 2 berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan terbagi atas saham- saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(2)Dari jumlah modal dasar PERSERO tersebut dalam ayat (1) telah diambil bagian serta disetorkan oleh Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(3)Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasarnya. Pasal 4…

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut dalam ayat(1) dengan hak substitusi kepada menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL

Pasal 6

(1)Jalan tol merupakan sebagian dari kesatuan sistim dalam jaringan jalan umum.
(2)Jalan tol harus merupakan alternatif lintas jalan umum yang telah ada. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dan membayar tol.
(2)Pemakai jalan tol wajib mentaati peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan umum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan tentang jalan tol.

Pasal 8

(1)Hak penguasaan atas jalan tol ada pada Negara.
(2), Pemerintah menyelenggarakan jalan tol.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hak penguasaan atas jalan tol oleh Negara dengan Keputusan Presiden ditetapkan suatu ruas jalan menjadi jalan tol.
(2)Berdasarkan hak penyelenggaraan jalan tol, Pemerintah melimpahkan wewenang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jalan tol kepada PERSERO.
(3)Pelimpahan wewenang tersebut dalam ayat (2) tidak melepas tanggung-jawab Pemerintah terhadap jalan tol. Pasal 10…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (10)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1979

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (10)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1979

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1982