DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1983

Nomor: 2
Tahun: 1983
Ditetapkan: 19 Januari 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ternyata masih ada lagi tenaga honorer yang nyatanya bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang belum dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979;
c.bahwa tenaga honorer tersebut diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
d.bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 di pandang perlu menangkat tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepoegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tenaga Honorer, adalah mereka yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1982 telah nyata bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, terhitung mulai tanggal 1 April 1982 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, ditetapkan atas dasar pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan serendah-rendahnya berpangkat Juru Muda Golongan ruang I/a.

Pasal 4

Masa kerja untuk penetapan gaji pokok dan penetapan pensiun dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132).

Pasal 5

(1)Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Presiden ini, menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(2)Mutasi kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6

…

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1982. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ternyata masih ada lagi tenaga honorer yang nyatanya bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang belum dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979;
c.bahwa tenaga honorer tersebut diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
d.bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 di pandang perlu menangkat tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepoegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Presiden ini, menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(2)Mutasi kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6

…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1984

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1984