DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1997

Nomor: 2
Tahun: 1997
Ditetapkan: 29 Januari 1997
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan pemerataan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan huruf c serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3513);
7.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
8.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, Semarang, dan Padang;
9.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado; 10.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH, PAKANBARU, JAMBI, BENGKULU, PALANGKARAYA, PALU, KENDARI, YOGYAKARTA, MATARAM, DAN DILI.

Pasal 1

Membentuk 10 (sepuluh) Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh;
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru, berkedudukan di Pakanbaru;
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkedudukan di Jambi;
4.Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu;
5.Pengadilan…
5.Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, berkedudukan di Palangkaraya;
6.Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berkedudukan di Palu;
7.Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, berkedudukan di Kendari;
8.Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta;
9.Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkedudukan di Mataram;
10.Pengadilan Tata Usaha Negara Dili, berkedudukan di Dili;

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Banda Aceh.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
(3)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
(4)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
(5)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
(6)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
(7)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
(8)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(9)Daerah...
(9)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
(10)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Dili meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi dan Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.
4.Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Mataram, dan Dili, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (8), ayat (9), dan ayat

(10)termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka:

a.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
b.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;
c.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
d.Daerah…
d.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
e.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
f.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
g.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang;
h.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
i.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
j.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Dili dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Padang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang, Semarang, Denpasar, dan Kupang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Padang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang, Semarang, Denpasar, dan Kupang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili. Pasal 6…

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
c.bahwa sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan pemerataan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan huruf c serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 14Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3513);
7.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
8.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, Semarang, dan Padang;
9.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado; 10.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH, PAKANBARU, JAMBI, BENGKULU, PALANGKARAYA, PALU, KENDARI, YOGYAKARTA, MATARAM, DAN DILI.

Pasal 1

Membentuk 10 (sepuluh) Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh;
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru, berkedudukan di Pakanbaru;
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkedudukan di Jambi;
4.Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu;
5.Pengadilan…
5.Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, berkedudukan di Palangkaraya;
6.Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berkedudukan di Palu;
7.Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, berkedudukan di Kendari;
8.Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta;
9.Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkedudukan di Mataram;
10.Pengadilan Tata Usaha Negara Dili, berkedudukan di Dili;

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Banda Aceh.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
(3)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
(4)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
(5)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
(6)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
(7)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
(8)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(9)Daerah...
(9)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
(10)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Dili meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi dan Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
2.Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
3.Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.
4.Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Mataram, dan Dili, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (8), ayat (9), dan ayat

(10)termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka:

a.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
b.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;
c.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
d.Daerah…
d.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
e.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
f.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
g.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang;
h.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
i.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
j.Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Dili dikeluarkan dari Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Pasal 5

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

a.telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Padang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang, Semarang, Denpasar, dan Kupang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
b.telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Padang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang, Semarang, Denpasar, dan Kupang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili. Pasal 6…

Pasal 6

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1997

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986