DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1984

Nomor: 20
Tahun: 1984
Ditetapkan: 17 Maret 1984
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Standardisasi Nasional; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Standardisasi adalah proses merumuskan dan menerap kan standar, dilaksanakan secara tertib dan dengan kerjasama semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan peng alaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besar nya;
b.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat- syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman per kembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya, serta diakui oleh badan standardisasi yang berwenang;
c.Standar nasional …
c.Standar nasional adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan persetujuan Dewan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
d.Instansi teknis adalah Departemen/Lembaga/Instansi yang melakukan kegiatan standardisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dewan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Dewan adalah suatu wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Tugas Pokok Dewan adalah :

a.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi;
b.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan mempunyai fungsi :

a.menyusun dan menetapkan kebijaksanaan nasional standardisasi;
b.menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
c.mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
d.membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi;
e.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan mengevaluasi kegiatan standardisasi;
f.melaksanakan hubungan internasional, melakukan koordinasi dan sinkronisasi partisipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga internasional dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional, dan internasional untuk standardisasi;
g.menyetujui konsep standar hasil konsensus menjadi standar nasional beserta penomorannya;
h.melaksanakan …
h.melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan per masalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
i.menyusun dan mengesahkan prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional dan kegiatan standardisasi lainnya;
j.lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

Pasal 5

(1)Kegiatan sehari-hari Dewan dilaksanakan oleh Pelaksanaan Harian Dewan;
(2)Pelaksana Harian Dewan bertugas membantu Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pelaksana Harian Dewan mempunyai fungsi :

a.mempersiapkan konsep kebijaksanaan nasional standardisasi untuk disetujui oleh Dewan;
b.membantu Dewan dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
c.membantu Dewan dalam mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
d.membantu Dewan dalam membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi;
e.mengevaluasi kegiatan standardisasi dan melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan;
f.membantu Dewan dalam melaksanakan hubungan internasional, melakukan koordinasi, sinkronisasi parti sipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga internasional dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional dan internasional untuk standardisasi;
g.meneliti dan menganalisa konsep standar hasil konsensus dan mengusulkan kepada Dewan untuk disetujui menjadi standar nasional beserta penomorannya;
h.meneliti dan menganalisa standar hasil konsensus yang telah ada sebelum Keputusan Presiden ini di tetapkan dan bila diperlukan meminta kepada instansi teknis untuk merumuskan kembali standar tersebut serta mengusulkan kepada Dewan untuk disetujui menjadi standar nasional beserta penomoran nya;
i.membantu Dewan dalam melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
j.mempersiapkan …
j.mempersiapkan konsep prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional, dan kegiatan standardi sasi lainnya untuk disahkan oleh Dewan;
k.lain-lain kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Dewan adalah sebagai berikut :

a.Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi;
b.Wakil Ketua I merangkap anggota : Menteri Perindustrian;
c.Wakil Ketua II merangkap anggota : Menteri Perdagangan;
d.Sekretaris merangkap anggota : Deputi Ketua LIPI yang bertugas di bidang standardisasi;
e.Anggota : 1. Wakil dari Departemen Perindustrian;
1. 2.Wakil dari Departemen Perdagangan;
2. 3.Wakil dari Departemen Kesehatan;
3. 4.Wakil dari Departemen Pertanian;
4. 5.Wakil dari Departemen Kehutanan;
5. 6.Wakil dari Departemen Tenaga Kerja;
6. 7.Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum;
7. 8.Wakil dari Departemen Pertambangan dan Energi;
8. 9.Wakil dari Departemen Perhubungan;
9. 10.Wakil dari Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
10. 11.Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
11. 12.Wakil dari Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Dewan, Ketua Dewan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 9

…

Pasal 9

Susunan Organisasi Pelaksana Harian Dewan adalah sebagai berikut :

a.Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dewan;
b.Wakil Ketua I merangkap anggota : Anggota Dewan wakil dari Departemen Perindustrian;
c.Wakil Ketua II merangkap anggota : Anggota Dewan wakil dari Departemen Perdagangan;
d.Anggota-anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang diangkat di antara Anggota Dewan yang masing-masing mengkoordinasikan kegiatan standardisasi tertentu.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Standardisasi Nasional; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Standardisasi adalah proses merumuskan dan menerap kan standar, dilaksanakan secara tertib dan dengan kerjasama semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan peng alaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besar nya;
b.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat- syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman per kembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya, serta diakui oleh badan standardisasi yang berwenang;
c.Standar nasional …
c.Standar nasional adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan persetujuan Dewan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
d.Instansi teknis adalah Departemen/Lembaga/Instansi yang melakukan kegiatan standardisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Tugas Pokok Dewan adalah :

a.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi;
b.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan mempunyai fungsi :

a.menyusun dan menetapkan kebijaksanaan nasional standardisasi;
b.menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
c.mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
d.membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi;
e.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan mengevaluasi kegiatan standardisasi;
f.melaksanakan hubungan internasional, melakukan koordinasi dan sinkronisasi partisipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga internasional dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional, dan internasional untuk standardisasi;
g.menyetujui konsep standar hasil konsensus menjadi standar nasional beserta penomorannya;
h.melaksanakan …
h.melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan per masalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
i.menyusun dan mengesahkan prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional dan kegiatan standardisasi lainnya;
j.lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

Pasal 5

(1)Kegiatan sehari-hari Dewan dilaksanakan oleh Pelaksanaan Harian Dewan;
(2)Pelaksana Harian Dewan bertugas membantu Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pelaksana Harian Dewan mempunyai fungsi :

a.mempersiapkan konsep kebijaksanaan nasional standardisasi untuk disetujui oleh Dewan;
b.membantu Dewan dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
c.membantu Dewan dalam mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
d.membantu Dewan dalam membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi;
e.mengevaluasi kegiatan standardisasi dan melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan;
f.membantu Dewan dalam melaksanakan hubungan internasional, melakukan koordinasi, sinkronisasi parti sipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga internasional dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional dan internasional untuk standardisasi;
g.meneliti dan menganalisa konsep standar hasil konsensus dan mengusulkan kepada Dewan untuk disetujui menjadi standar nasional beserta penomorannya;
h.meneliti dan menganalisa standar hasil konsensus yang telah ada sebelum Keputusan Presiden ini di tetapkan dan bila diperlukan meminta kepada instansi teknis untuk merumuskan kembali standar tersebut serta mengusulkan kepada Dewan untuk disetujui menjadi standar nasional beserta penomoran nya;
i.membantu Dewan dalam melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
j.mempersiapkan …
j.mempersiapkan konsep prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional, dan kegiatan standardi sasi lainnya untuk disahkan oleh Dewan;
k.lain-lain kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Dewan adalah sebagai berikut :

a.Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi;
b.Wakil Ketua I merangkap anggota : Menteri Perindustrian;
c.Wakil Ketua II merangkap anggota : Menteri Perdagangan;
d.Sekretaris merangkap anggota : Deputi Ketua LIPI yang bertugas di bidang standardisasi;
e.Anggota : 1. Wakil dari Departemen Perindustrian;
1. 2.Wakil dari Departemen Perdagangan;
2. 3.Wakil dari Departemen Kesehatan;
3. 4.Wakil dari Departemen Pertanian;
4. 5.Wakil dari Departemen Kehutanan;
5. 6.Wakil dari Departemen Tenaga Kerja;
6. 7.Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum;
7. 8.Wakil dari Departemen Pertambangan dan Energi;
8. 9.Wakil dari Departemen Perhubungan;
9. 10.Wakil dari Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
10. 11.Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
11. 12.Wakil dari Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Dewan, Ketua Dewan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 9

…

Pasal 9

Susunan Organisasi Pelaksana Harian Dewan adalah sebagai berikut :

a.Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dewan;
b.Wakil Ketua I merangkap anggota : Anggota Dewan wakil dari Departemen Perindustrian;
c.Wakil Ketua II merangkap anggota : Anggota Dewan wakil dari Departemen Perdagangan;
d.Anggota-anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang diangkat di antara Anggota Dewan yang masing-masing mengkoordinasikan kegiatan standardisasi tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1989