Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1989
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1989
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 26
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN STANDARDISASI NASIONAL.
BAB I
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
BAB II
Dewan Standardisasi Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984, berdasarkan Keputusan Presiden ini dilanjutkan berdirinya dan melakukan segala kegiatan-kegiatan selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Presiden ini.
Dewan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 yang selanjutnya disebut Dewan adalah suatu wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Tugas pokok Dewan ialah :
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan mempunyai fungsi :
m.menetapkan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
(1). Kegiatan sehari-hari Dewan dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Dewan. (2). Pelaksana Harian Dewan bertugas membantu Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
m.mempersiapkan penetapan, cara-cara pengurusan, pemeliharaan dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran;
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB III
Susunan Organisasi Dewan adalah sebagai berikut :
2.Wakil dari Departemen Perdagangan; 3.Wakil dari Departemen Kesehatan; 4.Wakil dari Departemen Pertanian;
10.Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 11.Wakil dari Badan Tenaga Atom Nasional.
Dalam melaksanakan tugas Dewan, Ketua Dewan bertanggungjawab kepada Presiden.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)