MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN. guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2.Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menjadi prioritas, meliputi wilayah- wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk di atas 1,5 juta jiwa. KEDUA : Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KETIGA ... KETIGA : Tim Koordinasi bertugas:
a.merumuskan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
b.menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
c.mengkoordinasikan, memantau, dan melakukan perpajakan, pertanahan, pembiayaan dan infrastruktur yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
e.memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Daerah dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan. KEEMPAT : 1. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:
a.Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b.Ketua Harian merangkap Anggota : Menteri Negara Perumahan Rakyat;
c.Anggota ...
c.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2.Menteri Keuangan;
3.Menteri Pekerjaan Umum; Peren-canaan Pembangunan Na-sional;
7.Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8.Direktur Utama Bank Tabungan Negara;
d.Sekretaris I : Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat;
e.Sekretaris II : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembang-an Wilayah;
2.Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Ketua Harian.
3.Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari unsur eselon I instansi terkait dan pihak lain yang terkait, yang ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.
4.Untuk ... Negara Perumahan Rakyat. KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat :
1.mengundang lembaga, Pemerintah Daerah atau pejabat tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
2.meminta masukan dari Badan Usaha yang terkait dengan pembangunan rumah susun;
3.mengadakan konsultasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu; KEENAM : 1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang untuk selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi Daerah.
2.Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pejabat Pemerintah terkait yang dipandang perlu, serta Badan Usaha.
3.Tim Koordinasi Daerah merumuskan kebijakan, strategi
4.Tim ...
4.Tim Koordinasi Daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Tim Koordinasi. KETUJUH : Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tertentu akan melakukan pembangunan rumah susun di luar wilayah Provinsinya, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi di wilayah dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEDELAPAN : Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, Sekretariat dan Tim Koordinasi Daerah, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi. KESEMBILAN : Tim Koordinasi melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Presiden. KESEPULUH : 1. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Belanja KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi. KEDUA BELAS ... KEDUA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Lambock V. Nahattands