Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 2006
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN. guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
KEDUA : Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KETIGA ... KETIGA : Tim Koordinasi bertugas:
KEEMPAT : 1. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:
Peren-canaan Pembangunan Na-sional;
Negara Perumahan Rakyat. KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat :
KEENAM : 1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang untuk selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi Daerah.
KETUJUH : Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tertentu akan melakukan pembangunan rumah susun di luar wilayah Provinsinya, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi di wilayah dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEDELAPAN : Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, Sekretariat dan Tim Koordinasi Daerah, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi. KESEMBILAN : Tim Koordinasi melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Presiden. KESEPULUH : 1. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Belanja KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi. KEDUA BELAS ... KEDUA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)