d.bahwa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan pernulihan perekonornian nasional perlu dilakukan dalarn satu kelernbagaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf b, penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pernulihan perekonornian nasional harus dilakukan dalarn satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah;
b.bahwa penanganan panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pernulihan perekonornian nasional karena darnpak panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah rnenyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonorni yang rnernbahayakan perekonornian nasional;
a.bahwa panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdarnpak terhadap aspek sosial, ekonorni, dan kesejahteraan masyarakat;
Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITEPENANGANAN CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TENTANG NOMOR 82 TAHUN 2020 PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
e.bahwa ...
Pasal ...
c.Satuan Togas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
b.Satuan Togas Penanganan COVID-19; dan
a.Komite Kebijakan;
Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: Pasal 2
(2)Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
{ 1) Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19)dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Komite. Pasal 1 PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMINASIONAL.