DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020

Nomor: 82
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komite dimaksud terdiri atas tiga unsur, yaitu: Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang mempunyai tugas masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perpres ini. Selain itu, dilakukan pembubaran beberapa Badan, Tim, dan Komite terkait usaha percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan pernulihan perekonornian nasional perlu dilakukan dalarn satu kelernbagaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf b, penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pernulihan perekonornian nasional harus dilakukan dalarn satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah;
b.bahwa penanganan panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pernulihan perekonornian nasional karena darnpak panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah rnenyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonorni yang rnernbahayakan perekonornian nasional;
a.bahwa panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdarnpak terhadap aspek sosial, ekonorni, dan kesejahteraan masyarakat; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITEPENANGANAN CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TENTANG NOMOR 82 TAHUN 2020 PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
e.bahwa ... Pasal ...
c.Satuan Togas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
b.Satuan Togas Penanganan COVID-19; dan
a.Komite Kebijakan; Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: Pasal 2

(2)Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. { 1) Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19)dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Komite. Pasal 1 PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMINASIONAL.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; Menetapkan Mengingat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
b.Wakil Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
a.Ketua

(2)Susunan keanggotaan Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. pemulihansertaCOVID-19penanganan
1. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan
2. b.mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional; dan
3. a.menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional;
(1)Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas:

Pasal 3

c.Wakil ... Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf h mempunyai tugas untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonornian dan transformasi ekonomi nasional.

Pasal 4

c.Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.Wakil Ketua III Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
e.Wakil Ketua IV Menteri Keuangan;
f.Wakil Ketua V Menteri Kesehatan;
g.Wakil Ketua VI Menteri Dalam Negeri;
h.Ketua Pelaksana Menteri Badan Usaha Milik Negara;
1. 1.Sekretaris Sdr. Raden Pardede; Eksekutif I J. Sekretaris Sekretaris Kementerian Koordi- Eksekutif II nator Bidang Perekonomian. Pasal ...
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
c.melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan
b.menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;
a.melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; Satuan Togas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:

Pasal 6

(3)Rincian tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.
1. b.Sekretaris Eksekutif II untuk bidang administrasi.
2. a.Sekretaris Eksekutif I untuk bidang program; dan
(2)Sekretariat Komite Kebijakan dipimpin secara bersama oleh:
(1)Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan dibantu oleh Sekretariat Komite Kebijakan.

Pasal 5

Pasal ... Satuan Togas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diketuai oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

Pasal 9

d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
c.melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan
b.menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
a.melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; Satuan Togas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:

Pasal 8

Satuan Togas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

Pasal ...

(1)Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Togas Penanganan COVID-19.

Pasal 12

(2)Susunan keanggotaan dan struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.
(1)Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Satuan Togas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beranggotakan unsur pemerin tah dan unsur lainnya yang diperlukan.

Pasal 11

b.melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
a.memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya; dan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional:

Pasal 10

(2)Penanganan ... Ketua Satuan Togas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Ketua Kornite Kebijakan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022