DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 2011

Nomor
23
Tahun
2011
Ditetapkan
Fase
Berlaku
Pasal terindeks
2

Isi peraturan

Menimbang

  1. b.bahwa pembentukan Asia Pacific Group on Money Laundering yang merupakan Financial Action Task Force Style Regional Bodies adalah salah satu upaya penanganan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama seluruh negara anggota Asia Pacific Group on Money Laundering;
  2. c.bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional, pada tahun 1999 Indonesia telah menjadi anggota Asia Pacific Group on Money Laundering;
  3. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Keanggotaan Indonesia pada Asia Pacific Group on Money Laundering dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  2. 3.Keputusan...
  3. 3.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi- organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING. PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Asia Pacific Group on Money Laundering. KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Asia Pacific Group on Money Laundering. KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KEEMPAT:... KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO