DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1996

Nomor: 24
Tahun: 1996
Ditetapkan: 19 Maret 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BITUNG.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Bitung, berkedudukan di Bitung.

Pasal 2

Daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung meliputi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bitung maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negari Manado.

Pasal 4

Pengadilan Negeri Bitung termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Pasal 5…

Pasal 5

(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bitung pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Manado, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manado.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bitung pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Manado, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bitung.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan negeri Bitung, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Negeri Bitung, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Bitung ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BITUNG.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Bitung, berkedudukan di Bitung.

Pasal 2

Daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung meliputi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bitung maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negari Manado.

Pasal 4

Pengadilan Negeri Bitung termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Pasal 5…

Pasal 5

(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bitung pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Manado, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manado.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bitung pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Manado, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bitung.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan negeri Bitung, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

(1)Penetapan kelas Pengadilan Negeri Bitung, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Bitung ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1996

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986