DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1987

Nomor: 25
Tahun: 1987
Ditetapkan: 20 Juli 1987
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, telah dibentukPerusahaan Perseroan (PERSERO) Jasa Marga sebagai badan usaha negarajalan tol yang dilimpahi kewenangan untuk menyelenggarakan jalan tol tersebut;
c.bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan jalan tol dan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pembangunannya, keikutsertaan badan- badan usaha nasional ataupun asing dalam pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan tol tertentu melalui penanaman modal akan besar sekali arti dan manfaatnya bagi pembangunan nasional;
d.bahwa sehubungan denan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberi kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum bagi pengikutsertaan tersebut dan memberikan pedoman dalam pelaksanaannya; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
6.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN SEBAGI-AN TUGAS PENYELENGGARAAN JALAN TOL OLEH PERUSAHAAN PATUNGAN. PERTAMA : Memberi kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk memberi izin kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Jasa Marga guna mengikutsertakan badan usaha swasta nasional atau asing dalam penyelenggaraan yatu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. KEDUA : Pengikutsertaan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan ketentuan :

a.dalam rangka penanaman modal;
b.dalam bentuk usaha patungan;
c.berlaku untuk ruas-ruas pada jaln tol tertentu;
d.pengusaaan jalan tol tetap ada pada Negara; KETIGA : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan secara terkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal. KEEMPAT : Badan usaha patungan yang diberi kewenang penyelenggaraan jalan tol diwajibkan untuk :
a.mengusahakan agar biaya operasi kendaraan lebih rendah dari- pada biaya operasi kendaraan pada lintas jalan umum yang ada :
b.mempertahakan spesifikasi khusus dan standar yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
c.memberikan keandalan yang lebih tinggi kepada para pemakainya daripada keandalan pada jalan umum yang ada. KELIMA : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, telah dibentukPerusahaan Perseroan (PERSERO) Jasa Marga sebagai badan usaha negarajalan tol yang dilimpahi kewenangan untuk menyelenggarakan jalan tol tersebut;
c.bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan jalan tol dan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pembangunannya, keikutsertaan badan- badan usaha nasional ataupun asing dalam pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan tol tertentu melalui penanaman modal akan besar sekali arti dan manfaatnya bagi pembangunan nasional;
d.bahwa sehubungan denan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberi kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum bagi pengikutsertaan tersebut dan memberikan pedoman dalam pelaksanaannya; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
6.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal;

Menetapkan

a.dalam rangka penanaman modal;
b.dalam bentuk usaha patungan;
c.berlaku untuk ruas-ruas pada jaln tol tertentu;
d.pengusaaan jalan tol tetap ada pada Negara; KETIGA : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan secara terkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal. KEEMPAT : Badan usaha patungan yang diberi kewenang penyelenggaraan jalan tol diwajibkan untuk :
a.mengusahakan agar biaya operasi kendaraan lebih rendah dari- pada biaya operasi kendaraan pada lintas jalan umum yang ada :
b.mempertahakan spesifikasi khusus dan standar yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
c.memberikan keandalan yang lebih tinggi kepada para pemakainya daripada keandalan pada jalan umum yang ada. KELIMA : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1987

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1978

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1978