DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2004

Nomor: 29
Tahun: 2004
Ditetapkan: 12 April 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu ada kejelasan prosedur pelayanan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
c.bahwa untuk itu perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Peraturan…
6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Kooordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 135) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Penanaman Modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
3.Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip fasilitas fiskal dan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.
4.Perizinan…
4.Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal adalah izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Persetujuan Penanaman Modal.
5.Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang :

a.Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
b.Promosi dan kerjasama penanaman modal;
c.Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal;
d.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e.Pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Pasal 3…

Pasal 3

Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.

Pasal 4

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Pasal 5

Sistem pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh BKPM sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Kooordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004. Pasal 6…

Pasal 6

Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.

Pasal 7

Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan, oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal.

Pasal 8

(1)Permohonan persetujuan proyek baru dalam rangka PMA yang telah diterima oleh Perwakilan RI di luar negeri sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap diproses oleh Perwakilan RI di luar negeri, dan diselesaikan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden ini.
(2)Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, semua permohonan diajukan kepada BKPM.

Pasal 9

Semua persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perizinan tersebut.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu ada kejelasan prosedur pelayanan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
c.bahwa untuk itu perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Peraturan…
6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Kooordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 135) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Penanaman Modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
3.Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip fasilitas fiskal dan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.
4.Perizinan…
4.Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal adalah izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Persetujuan Penanaman Modal.
5.Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang :

a.Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
b.Promosi dan kerjasama penanaman modal;
c.Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal;
d.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e.Pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Pasal 3…

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Permohonan persetujuan proyek baru dalam rangka PMA yang telah diterima oleh Perwakilan RI di luar negeri sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap diproses oleh Perwakilan RI di luar negeri, dan diselesaikan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden ini.
(2)Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, semua permohonan diajukan kepada BKPM.

Pasal 9

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000