Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2009
- Nomor
- 27
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL. BAB I...
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB II
Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas:
PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal. BAB III TOLOK UKUR PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL
BAB III
BAB IV ... BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL
BAB IV
PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah
1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan 6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
Bagian Ketiga Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)