DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1982

Nomor: 31
Tahun: 1982
Ditetapkan: 28 Agustus 1982
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, pengkajian dan penerapan teknologi di segala bidang kegiatan perlu lebih ditingkatkan dengan mengusahakan, memanfaatkan serta memperluas kemampu an, sarana dan sumber yang tersedia semaksimal mungkin;
c.bahwa untuk itu, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyempurnakan organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1978; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
5.Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1978 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut BPP Teknologi, adalah suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
(2)BPP Teknologi dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

BPP Teknologi mempunyai tugas pokok :

a.mempersiapkan perumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan teknologi sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan nasional yang menyangkut pengembangan dan penerapan teknologi bagi pembangunan;
b.melakukan koordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi secara menyeluruh dan terpadu;
c.memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah maupun swasta dalam penerapan teknologi;
d.melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi yang menunjang kebijaksanaan pemerintah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi bagi pembangunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, BPP Teknologi menyelenggarakan fungsi-fungsi:

a.pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, serta membina kegiatan-kegiatan alih teknologi;
b.pembinaan kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
c.pengembangan dan pembinaan ilmu dasar dan terapan dalam rangka pengkajian teknologi serta mengkoordinasikan program yang mendukung keberhasilan penerapannya dalam bidang teknologi dan industri;
d.pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas pemukiman dan kehidupan rakyat, menyelenggarakan pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi proses industri, teknologi konversi dan konversi energi, teknologi elektronika dan informatika serta membina sarana fisik dan laboratorium;
e.pengkajian …
e.pengkajian dan penerapan teknologi dalam bidang industri, serta dalam bidang pengembangan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk menunjang program pembangunan;
f.pengkajian, penerapan dan pengembangan riset operasi dan manajemen, analisa sistem, sistem regulasi teknologi serta simulasi dan model untuk menunjang program pembangunan;
g.Pengembangan kemampuan dan ketrampilan tenaga peneliti, serta mengelola dan membina sarana untuk menunjang tugas pokok BPP Teknologi.

Pasal 4

Susunan organisasi BPP Teknologi terdiri dari :

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan;
d.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi;
e.Deputi Bidang Pengkajian Industri;
f.Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam;
g.Deputi Bidang Analisa Sistem;
h.Deputi Bidang Administrasi;
i.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas :

a.memimpin BPP Teknologi sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan pemerintah dan membina aparatur BPP Teknologi agar berdaya guna dan berhasil guna;
b.menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi;
c.membina dan melaksanakan kerja sama di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(2)Dalam hal Ketua berhalangan, Wakil Ketua mewakili Ketua.

Pasal 7

Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 8

Deputi Bidang Pengkajian Ilmu dasar dan Terapan mempunyai tugas mengembangkan dan membina ilmu dasar dan terapan dalam rangka pengkajian teknologi serta mengkoordinasikan program yang mendukung keberhasilan penerapannya dalam bidang teknologi dan industri.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, pengkajian dan penerapan teknologi di segala bidang kegiatan perlu lebih ditingkatkan dengan mengusahakan, memanfaatkan serta memperluas kemampu an, sarana dan sumber yang tersedia semaksimal mungkin;
c.bahwa untuk itu, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyempurnakan organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1978; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
5.Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut BPP Teknologi, adalah suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
(2)BPP Teknologi dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

BPP Teknologi mempunyai tugas pokok :

a.mempersiapkan perumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan teknologi sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan nasional yang menyangkut pengembangan dan penerapan teknologi bagi pembangunan;
b.melakukan koordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi secara menyeluruh dan terpadu;
c.memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah maupun swasta dalam penerapan teknologi;
d.melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi yang menunjang kebijaksanaan pemerintah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi bagi pembangunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, BPP Teknologi menyelenggarakan fungsi-fungsi:

a.pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, serta membina kegiatan-kegiatan alih teknologi;
b.pembinaan kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
c.pengembangan dan pembinaan ilmu dasar dan terapan dalam rangka pengkajian teknologi serta mengkoordinasikan program yang mendukung keberhasilan penerapannya dalam bidang teknologi dan industri;
d.pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas pemukiman dan kehidupan rakyat, menyelenggarakan pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi proses industri, teknologi konversi dan konversi energi, teknologi elektronika dan informatika serta membina sarana fisik dan laboratorium;
e.pengkajian …
e.pengkajian dan penerapan teknologi dalam bidang industri, serta dalam bidang pengembangan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk menunjang program pembangunan;
f.pengkajian, penerapan dan pengembangan riset operasi dan manajemen, analisa sistem, sistem regulasi teknologi serta simulasi dan model untuk menunjang program pembangunan;
g.Pengembangan kemampuan dan ketrampilan tenaga peneliti, serta mengelola dan membina sarana untuk menunjang tugas pokok BPP Teknologi.

Pasal 4

Susunan organisasi BPP Teknologi terdiri dari :

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan;
d.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi;
e.Deputi Bidang Pengkajian Industri;
f.Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam;
g.Deputi Bidang Analisa Sistem;
h.Deputi Bidang Administrasi;
i.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas :

a.memimpin BPP Teknologi sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan pemerintah dan membina aparatur BPP Teknologi agar berdaya guna dan berhasil guna;
b.menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi;
c.membina dan melaksanakan kerja sama di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(2)Dalam hal Ketua berhalangan, Wakil Ketua mewakili Ketua.

Pasal 7

Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1982

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1978

Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1982

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1978

Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978