Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 2016
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA KAWASANEKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT DEWAN KAWASAN TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 Mengingat Menimbang
MEMUTUSKAN... tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
Papua Barat; ProvinsiPerdagangandan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat;
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASANEKONOMIKHUSUS PROVINSIPAPUABARAT. MEMUTUSKAN: Menetapkan PasaI4 ... Pasa13 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Barat;
PenanamanBadan6. Kepala Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2016 PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Ratih Nurdiati Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kemaritiman SEKRETARIAT KABINET RI, ~~ Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)