DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2010

Nomor: 33
Tahun: 2010
Ditetapkan: 21 Mei 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang- …
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

DEWAN NASIONAL

Pasal 1

Dalam menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Dewan Nasional.

Pasal 2

Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dewan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

a.menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
b.menetapkan ...
b.menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
c.menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
d.melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
e.memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
f.mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
g.menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
h.memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Dewan Nasional terdiri atas Ketua dan Anggota.
(2)Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal.
(3)Ketua dan Anggota Dewan Nasional ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Dewan Nasional dalam merumuskan kebijakan dapat membentuk Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat eselon I dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
(3)Tugas dan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Nasional.

Pasal 6

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan Nasional.
(2)Sekretariat Dewan Nasional secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional dan secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Nasional, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Nasional.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional;
b.pemberian …
b.pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional;
c.penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional;
d.pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;
e.pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional; dan
f.penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional.

Pasal 9

(1)Sekretariat Dewan Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris Dewan Nasional dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan jabatan struktural eselon IIa.
(3)Sekretaris Dewan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Nasional.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang- …
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

DEWAN NASIONAL

Pasal 1

Dalam menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Dewan Nasional.

Pasal 2

Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dewan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

a.menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
b.menetapkan ...
b.menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
c.menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
d.melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
e.memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
f.mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
g.menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
h.memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Dewan Nasional terdiri atas Ketua dan Anggota.
(2)Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal.
(3)Ketua dan Anggota Dewan Nasional ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Dewan Nasional dalam merumuskan kebijakan dapat membentuk Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat eselon I dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
(3)Tugas dan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Nasional.

Pasal 6

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan Nasional.
(2)Sekretariat Dewan Nasional secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional dan secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional;
b.pemberian …
b.pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional;
c.penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional;
d.pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;
e.pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional; dan
f.penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional.

Pasal 9

(1)Sekretariat Dewan Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris Dewan Nasional dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan jabatan struktural eselon IIa.
(3)Sekretaris Dewan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Nasional.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

DEWAN NASIONAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 91 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

DEWAN NASIONAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 91 Tahun 2017