Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1980
- Nomor
- 35
- Tahun
- 1980
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang.-Undang Dasar 1945 ;
2935) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055)
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA JAMINAN REBOISASI DAN PERMUDAAN HUTAN AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN.
…
Reboisasi dan permudaan hutan pada dasarnya adalah menjadi kewajiban dari para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan.
Untuk menjamin agar kegiatan reboisasi dan permudaan hutan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan untuk menyisihkan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan sebagai jaminan atas pelaksanaan (Performance Bond) kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tegakan hutan pada areal bekas tebangannya.
Besarnya Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Iiutan Areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah :
Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan dipergunakan untuk meningkatkan nilai kualitas dan kuantitas tegakan Hutan pada bekas tebangan di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan yang meliputi kegiatan pembuatan persemaian, inventarisasi tegakan sisa pembebasan tanaman yang mengganggu penanaman dan penyulaman serta pemeliharaannya.
Pengumpulan dana tersebut disalurkan melalui Bank-bank Pemerintah yang ditunjuk dan disimpan atas nama Rekening Direktur Jenderal Kehutanan sebagai setoran Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan dari para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.
Penggunaan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan diatur sebagai berikut :
Departemen Pertanian dan instansi-instansi lain yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)