Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1989
- Nomor
- 31
- Tahun
- 1989
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan pengaturan mengenai pengumpulan dan pemanfaatan dana reboisasi; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Lembaran Negara Nomor 3055);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG DANA REBOISASI.
Dalam Keputusan Presiden ini Yang dimaksud dengan :
Dana Reboisasi merupakan iuran wajib vang dipungut dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan, pemegang Hak Pemungutan Hasil. Hutan dan pemegang izin Pemanfaatan Kayu.
Pemungutan Dana Reboisasi sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan dalam, pemeliharaan dan permudaan hutan dalam kawasan atau areal Hak Pengusahaan Hutan yang diusahakannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
Dana Reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi di luar kawasan atau areal Hak Pengusahaan Hutan, pembangunan Hutan Tanaman Industri dalam kawasan, atau areal hutan yang tidak produktif, dan rehabilitasi lahan pada kawasan atau areal yang ditetapkan Menteri Kehutanan.
Pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha milik Negara, swasta, atau koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Besarnya Dana Reboisasi ditetapkan sebagai berikut. :
Menteri Kehutanan melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Presiden mengenai posisi Dana Reboisasi dan penggunaannya.
Dana Jaminan, Reboisasi dan Permudaan Hutan yang telah disetor berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1989 tercatat sebesar Rp 54.359.227.665,08 (lima puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah delapan sen) dan selama ini telah dikembalikan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang melaksanakan reboisasi dan permudaan hutan, atau telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan Hutan Tanaman Industri, diselesaikan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 dikenakan kewajiban menyetor Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan tetapi sampai dengan tanggal mulai berlakunya keputusan Presiden ini belum memenuhi kewajiban tersebut, kepadanya diberikan ketentuan Keputusan Presiden ini .
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)