DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2011

Nomor: 35
Tahun: 2011
Ditetapkan: 27 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pihak-pihak terkait dalam pemenuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, Pemerintah akan melakukan percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014; Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
6.Peraturan …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN KEKUATAN POKOK MINIMAL ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2010 – 2014.

Pasal 1

(1)Pemerintah melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan kekuatan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
(2)Dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pertahanan menyusun kerangka kebutuhan tambahan pendanaan untuk tahun anggaran 2010 – 2014 paling banyak sebesar Rp. 57.000.000.000.000,00 (lima puluh tujuh triliun rupiah).
(3)Dari …
(3)Dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Percepatan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia merupakan prasyarat agar Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Pasal 3

Kerangka pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian.

Pasal 4

(1)Menteri Pertahanan menyusun daftar kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat informasi mengenai :
1. a.jenis ...
2. a.jenis/spesifikasi teknis/jumlah pengadaan barang dan jasa;
3. b.harga untuk setiap unit pengadaan barang dan jasa;
4. c.negara produsen barang dan jasa;
5. d.alih teknologi/produksi bersama untuk kepentingan pengem- bangan industri pertahanan dalam negeri;
6. e.sifat pengadaan barang dan jasa; dan
7. f.rencana pengadaan dan perkiraan kebutuhan anggaran dalam setiap tahun.
(3)Menteri Pertahanan menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pasal …

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan menetapkan sumber pendanaan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014 berdasarkan hasil penilaian dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3)Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari indikasi pagu Kementerian Pertahanan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

(1)Menteri Pertahanan mengatur tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.
(2)Tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia mempertimbangkan upaya perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pasal …

Pasal 8

Sifat pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam satu tahun ataupun tahun jamak.

Pasal 9

(1)Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
(2)Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Pasal 10

(1)Menteri Pertahanan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pencapaian kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia setiap semester pada Tahun Anggaran berjalan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia guna memproyeksikan kesinambungan pemenuhan kebutuhan pada tahun anggaran berikutnya. Pasal …

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pihak-pihak terkait dalam pemenuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, Pemerintah akan melakukan percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
6.Peraturan …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN KEKUATAN POKOK MINIMAL ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2010 – 2014.

Pasal 1

(1)Pemerintah melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan kekuatan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
(2)Dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pertahanan menyusun kerangka kebutuhan tambahan pendanaan untuk tahun anggaran 2010 – 2014 paling banyak sebesar Rp. 57.000.000.000.000,00 (lima puluh tujuh triliun rupiah).
(3)Dari …
(3)Dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Percepatan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia merupakan prasyarat agar Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Menteri Pertahanan menyusun daftar kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat informasi mengenai :
1. a.jenis ...
2. a.jenis/spesifikasi teknis/jumlah pengadaan barang dan jasa;
3. b.harga untuk setiap unit pengadaan barang dan jasa;
4. c.negara produsen barang dan jasa;
5. d.alih teknologi/produksi bersama untuk kepentingan pengem- bangan industri pertahanan dalam negeri;
6. e.sifat pengadaan barang dan jasa; dan
7. f.rencana pengadaan dan perkiraan kebutuhan anggaran dalam setiap tahun.
(3)Menteri Pertahanan menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pasal …

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan menetapkan sumber pendanaan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014 berdasarkan hasil penilaian dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3)Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari indikasi pagu Kementerian Pertahanan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

(1)Menteri Pertahanan mengatur tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.
(2)Tata cara penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia mempertimbangkan upaya perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pasal …

Pasal 8

Sifat pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam satu tahun ataupun tahun jamak.

Pasal 9

(1)Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
(2)Pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Pasal 10

(1)Menteri Pertahanan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pencapaian kekuatan pokok minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia setiap semester pada Tahun Anggaran berjalan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia guna memproyeksikan kesinambungan pemenuhan kebutuhan pada tahun anggaran berikutnya. Pasal …

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012