Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3874);
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
4741);
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
18 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
MEMUTUSKAN :….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini;
Pedoman Umum ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2012 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR LAMPIRAN….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim sekali implementasinya adalah instruksi ke-5 kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK). Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa WBK hanya dapat terwujud apabila didahului dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi pemerintah atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda). Komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan di atas, diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup K/L/Pemda, yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten. Untuk mewujudkan ZI di lingkungan K/L/Pemda secara efektif, diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi seluruh K/L/Pemda. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Berdasarkan pedoman yang telah dibahas bersama oleh ketiga pihak tersebut, pimpinan instansi pemerintah (K/L/Pemda) melakukan pencanangan bahwa instansi yang dipimpinnya telah siap untuk menjadi ZI sebagai persiapan menuju WBK. Diharapkan, terbentuknya WBK pada berbagai K/L/Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui upaya yang bersifat pencegahan. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sehingga mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN II. B. Maksud dan Tujuan….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI B. Maksud dan Tujuan
C. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Keanggotaan tim terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI, dan/atau instansi lainnya yang bertugas untuk dan atas nama Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI; BAB II…. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BAB II PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS A. Pencanangan Pimpinan K/L/Pemda yang mempunyai niat (komitmen) untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya mencanangkan bahwa K/L/Pemda yang bersangkutan telah siap/sanggup menjadi K/L/Pemda yang berpredikat Zona Integritas. Pencanangan sebagai Zona Integritas diawali dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawainya, dan ditandai dengan penandatanganan deklarasi/pernyataan komitmen oleh pimpinan K/L/Pemda, dan dipublikasikan secara luas, dengan maksud agar semua pihak dapat memantau, mengawal, dan mengawasi, serta berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan, dengan harapan terwujudnya K/L/Pemda yang sungguh-sungguh berintegritas dan bebas dari korupsi. Format baku untuk Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. B. Pembangunan Zona Integritas K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang nyata (konkrit) secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan. Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dilakukan pembinaan oleh pihak UPI bersama instansi terkait, sepanjang diperlukan, misalnya BPKP, BKN, dan LKPP. Kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang bersifat konkrit tersebut terutama berupa sosialisasi/pelatihan/kampanye anti korupsi, penyampaian LHKPN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, penyusunan kode etik pegawai, penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat (whistle blower system), kajian dalam rangka perbaikan sistem, dan kegiatan-kegiatan lain yang merupakan inisiatif dari K/L/Pemda. Kegiatan reformasi….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara paralel dan bersinergi dengan kegiatan pencegahan korupsi meliputi: penataan/penyempurnaan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik serta perubahan budaya kerja. Bentuk konkrit pendampingan yang dilakukan oleh UPI adalah memberikan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya. Pihak KPK akan lebih fokus pada kegiatan pencegahan korupsi, sedang pihak Kementerian PAN dan RB akan fokus pada kegiatan reformasi birokrasi, dan pihak ORI akan fokus pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasannya. Pelaksanaan proses pembangunan ZI ini harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, karena pada masa proses pembangunan inilah ditentukan keberhasilan atau kegagalan membangun ZI pada K/L/Pemda yang bersangkutan. BAB III….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BAB III PROSES PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI A. Identifikasi Setelah proses pembangunan ZI berlangsung dalam waktu yang dinilai memadai, pimpinan K/L/Pemda yang sudah memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) melakukan identifikasi unit kerja yang dianggap berkinerja baik dan dapat diusulkan menjadi unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Identifikasi unit kerja dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi dan penilaian internal (self assesment) oleh UPI atas unit kerja yang bersangkutan dengan fokus penilaian pada hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan sejak pencanangan kesiapan/kesanggupan K/L/Pemda untuk menjadi ZI. Unit kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih, dapat diusulkan oleh pimpinan K/L/Pemda kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan penilaian. Penilaian Penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan oleh pimpinan K/L/Pemda dilakukan oleh Tim Penilai Independen dengan keanggotaan Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI. Penilaian dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah unit kerja yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK. Penilaian dilakukan secara bertahap dimulai dengan penilaian indikator mutlak dan apabila hasilnya memenuhi syarat minimum requirement, penilaian dilanjutkan kepada indikator operasional.
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1). penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; 2). LHKPN; 3). Akuntabilitas kinerja; 4). laporan keuangan; 5). kode etik; 6). Sistem perlindungan pelapor (whistle blower system); 7). program pengendalian gratifikasi; 8). kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest); 9). program inisiatif anti korupsi; 10). kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy); 11). Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK.
1). promosi jabatan secara terbuka; 2). rekruitment secara terbuka; 3). mekanisme pengaduan masyarakat; 4). e-Procurement;….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 4). e-Procurement; 5). pengukuran kinerja individu; 6). keterbukaan informasi publik. Untuk dapat ditetapkan sebagai WBK, nilai tertimbang kedua aspek indikator operasional harus lebih besar dari 80 (>80). Selanjutnya Tim Penilai Independen mengajukan usulan/rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan unit kerja yang bersangkutan sebagai unit kerja berpredikat WBK. Untuk dapat ditetapkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), nilai tertimbang kedua aspek indikator operasional harus lebih besar dari 90 (>90). Selanjutnya Tim Penilai Independen mengajukan usulan/rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara lebih rinci indikator tersebut akan ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan. Penetapan Berdasarkan usulan/rekomendasi dari Tim Penilai Independen tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan yang menetapkan unit kerja tersebut sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sedangkan unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ditetapkan oleh Presiden. Penetapan predikat WBK ini dapat dicabut apabila pada waktu-waktu setelah penetapannya, ditemukan/terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya lagi indikator penilaian. BAB IV….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Kedua kegiatan tersebut dapat direncanakan dengan model (design), sebagai berikut : A. Pembinaan Pembinaan dilakukan terhadap unit kerja yang bersangkutan dan terhadap pegawai pada unit kerja tersebut. Pembinaan terhadap unit kerja dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai, pelatihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Sedangkan pembinaan terhadap pegawai lebih bertujuan memperbaiki niat untuk sanggup meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau yang melanggar hukum khususnya korupsi. Pembinaan terhadap pegawai ini dapat dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan anti korupsi, termasuk melalui pendekatan agama dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat usia (andragogi). Pembinaan terhadap unit kerja maupun terhadap pegawai seyogyanya tidak hanya dilakukan untuk menjaga atau memelihara predikat WBK, namun sangat penting juga dilakukan dalam upaya mencapai predikat WBK. Bagi unit kerja pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil memperoleh predikat WBK, perlu diberikan penghargaan sebagai insentif dan upaya untuk memberikan motivasi bagi unit-unit kerja lainnya. B. Pengawasan Terhadap unit kerja WBK dilakukan pengawasan atau pemantauan oleh masyarakat dan pemantau independen. Pemantau Independen ditunjuk oleh Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mekanisme pemilihan melalui panitia seleksi. Apabila dari ….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Apabila dari laporan hasil pengawasan atau pemantauan oleh masyarakat dan pemantau independen terbukti adanya peristiwa atau kejadian di unit kerja WBK yang dapat menggugurkan pemenuhan indikator penilaian, maka predikat WBK segera dicabut. Tata cara pengawasan atau pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan atau pemantauan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB V….. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BAB V PENUTUP Pedoman ini bersifat dinamis dalam arti dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang ada. Penyempurnaan Pedoman ini tidak membatalkan predikat WBK yang ada, kecuali disebabkan oleh tidak dipenuhinya lagi indikator penilaian yang ditetapkan. Jakarta 10 April 2012 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Instruksi Presiden (Inpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)