Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1991
- Nomor
- 36
- Tahun
- 1991
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI HAKIM DAN PANITERA PADA PERADILAN AGAMA.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setiap bulan bagi :
380.000,- (tigaratus delapan puluh ribu rupiah);
311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
m.Panitera/Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan II adalah Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
Kepada Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama diberikan tunjangan jabatan menurut keputusan Presiden ini.
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim Peradilan Agama yang dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas peradilan (justisial), Panitera, Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, tidak berhak lagi menerima tunjangan jabatan menurut Keputusan Presiden ini.
Hakim yang ditugaskan untuk peradilan (justisial) dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Keputusan Presiden ini yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.
Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)