DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1994

Nomor: 36
Tahun: 1994
Ditetapkan: 30 Mei 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa AIDS tersebut penyebarannya meningkat secara cepat dan apabila tidak segera ditanggulangi akan sangat membahayakan kehidupan seseorang dan/atau masyarakat dan bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan pengembangan kualitas sumber daya manusia baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
c.bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan Oktober 1987 telah mencanangkan strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang diajukan oleh WHO tahun 1985/1986;
d.bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS tersebut baik secara Nasional ataupun regional dan global dengan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan, dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi Penanggulangan AIDS. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 1

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS di Indonesia secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, dibentuk suatu komisi yang bersifat lintas sektor dengan nama Komisi Penanggulangan AIDS.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk :

a.melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b.meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS, dan meningkatkan pencegahan dan/atau penanggulangan AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi Penanggulangan AIDS melakukan kegiatan:

a.penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pengendalian bahaya AIDS;
b.pengamatan…
b.pengamatan epidimiologiek pada kelompok penduduk yang berisiko tinggi ketularan dan menjadi penular/ penyebar AIDS;
c.penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah ketularan AIDS bagi masyarakat umum;
d.penyebarluasan informasi mengenai AIDS dalam berbagai media massa, dalam kaitan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
e.mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS.

Pasal 4

(1)Susunan Komisi Penanggulangan AIDS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
(2)Ketua Komisi Penanggulangan AIDS dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Wakil Ketua Komisi terdiri dari :
1. a.Wakil Ketua I bidang Kesehatan dijabat oleh Menteri Kesehatan;
2. b.Wakil Ketua II bidang Agama dijabat oleh Menteri Agama;
3. c.Wakil Ketua III bidang Sosial dijabat oleh Menteri Sosial;
4. d.Wakil Ketua IV bidang Kependudukan dijabat oleh Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
(3)Anggota...
(3)Anggota Komisi Penanggulangan AIDS terdiri dari:
1. a.Menteri Dalam Negeri;
2. b.Menteri Kehakiman;
3. c.Menteri Penerangan;
4. d.Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
5. e.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. f.Menteri Tenaga Kerja;
7. g.Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
8. h.Menteri Negara Urusan Peranan Wanita;
9. i.Menteri/Pimpinan instansi pemerintah yang dipandang perlu.

Pasal 5

(1)Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersama-sama Wakil Ketua dan Anggota Komisi, secara terkoordinasi bertugas menyusun rencana kebijakan nasional pencegahan dan penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, penyuluhan bahaya AIDS di Indonesia secara terpadu dengan titik berat pada peningkatan ketahanan keluarga.
(2)Wakil...
(2)Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS sesuai dengan bidangnya masing-masing, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Komisi, dengan mengikutsertakan Anggota Komisi terkait, dan/atau pejabat instansi/lembaga swadaya masyarakat/ahli/pakar yang dipandang perlu.
(3)Wakil Ketua Komisi dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh tim teknis yang susunan keanggotaan nya dibentuk oleh Wakil Ketua Komisi masing-masing.

Pasal 6

(1)Komisi Penanggulangan AIDS dapat membentuk sebuah kelompok kerja sesuai kebutuhan, dan kepadanya diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
(2)Untuk Kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu para Wakil Ketua dapat membentuk sebuah sekretariat kecil yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu satuan kerja di lingkungan Departemen masing-masing. Pasal 7…

Pasal 7

Di Daerah Tingkat I dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diketuai oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS di Pusat.

Pasal 8

Tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan AIDS di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Pusat, serta melaporkan hasil-hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pusat.

Pasal 9

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan koordinasi penanggulangan AIDS dibebankan kepada anggaran Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan untuk kegiatan teknis operasional dibebankan kepada anggaran Departemen/Instansi/Pemerintah Daerah masing-masing serta anggaran yang diperoleh dari bantuan lembaga internasional ataupun lembaga swasta lainnya. Pasal 10…

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa AIDS tersebut penyebarannya meningkat secara cepat dan apabila tidak segera ditanggulangi akan sangat membahayakan kehidupan seseorang dan/atau masyarakat dan bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan pengembangan kualitas sumber daya manusia baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
c.bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan Oktober 1987 telah mencanangkan strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang diajukan oleh WHO tahun 1985/1986;
d.bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS tersebut baik secara Nasional ataupun regional dan global dengan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan, dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi Penanggulangan AIDS. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 1

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS di Indonesia secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, dibentuk suatu komisi yang bersifat lintas sektor dengan nama Komisi Penanggulangan AIDS.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk :

a.melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b.meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS, dan meningkatkan pencegahan dan/atau penanggulangan AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi Penanggulangan AIDS melakukan kegiatan:

a.penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pengendalian bahaya AIDS;
b.pengamatan…
b.pengamatan epidimiologiek pada kelompok penduduk yang berisiko tinggi ketularan dan menjadi penular/ penyebar AIDS;
c.penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah ketularan AIDS bagi masyarakat umum;
d.penyebarluasan informasi mengenai AIDS dalam berbagai media massa, dalam kaitan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
e.mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS.

Pasal 4

(1)Susunan Komisi Penanggulangan AIDS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
(2)Ketua Komisi Penanggulangan AIDS dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Wakil Ketua Komisi terdiri dari :
1. a.Wakil Ketua I bidang Kesehatan dijabat oleh Menteri Kesehatan;
2. b.Wakil Ketua II bidang Agama dijabat oleh Menteri Agama;
3. c.Wakil Ketua III bidang Sosial dijabat oleh Menteri Sosial;
4. d.Wakil Ketua IV bidang Kependudukan dijabat oleh Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
(3)Anggota...
(3)Anggota Komisi Penanggulangan AIDS terdiri dari:
1. a.Menteri Dalam Negeri;
2. b.Menteri Kehakiman;
3. c.Menteri Penerangan;
4. d.Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
5. e.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. f.Menteri Tenaga Kerja;
7. g.Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
8. h.Menteri Negara Urusan Peranan Wanita;
9. i.Menteri/Pimpinan instansi pemerintah yang dipandang perlu.

Pasal 5

(1)Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersama-sama Wakil Ketua dan Anggota Komisi, secara terkoordinasi bertugas menyusun rencana kebijakan nasional pencegahan dan penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, penyuluhan bahaya AIDS di Indonesia secara terpadu dengan titik berat pada peningkatan ketahanan keluarga.
(2)Wakil...
(2)Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS sesuai dengan bidangnya masing-masing, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Komisi, dengan mengikutsertakan Anggota Komisi terkait, dan/atau pejabat instansi/lembaga swadaya masyarakat/ahli/pakar yang dipandang perlu.
(3)Wakil Ketua Komisi dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh tim teknis yang susunan keanggotaan nya dibentuk oleh Wakil Ketua Komisi masing-masing.

Pasal 6

(1)Komisi Penanggulangan AIDS dapat membentuk sebuah kelompok kerja sesuai kebutuhan, dan kepadanya diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
(2)Untuk Kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu para Wakil Ketua dapat membentuk sebuah sekretariat kecil yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu satuan kerja di lingkungan Departemen masing-masing. Pasal 7…

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2006