DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2006

Nomor: 75
Tahun: 2006
Ditetapkan: 13 Juli 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dengan Peraturan Presiden; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas :

a.menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
b.menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
d.melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
e.melakukan ...
e.melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
f.mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
g.mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
h.memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari :

1.Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2.Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan
3.Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri
4.Anggota ...
4.Anggota : a. Menteri Agama;

b.Menteri Sosial;
c.Menteri Komunikasi dan Informatika;
d.Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
e.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
f.Menteri Pendidikan Nasional;
g.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h.Menteri Perhubungan;
i.Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
j.Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
k.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/- Kepala BAPPENAS;
l.Menteri Negara Riset dan Teknologi;
m.Sekretaris Kabinet;
n.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
o.Kepala ...
o.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
p.Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
q.Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
r.Ketua Badan Narkotika Nasional;
s.Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
t.Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
u.Ketua Palang Merah Indonesia;
v.Ketua Kamar Dagang dan Industri;
w.Ketua Organisasi ODHA Nasional.
1. 5.Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nafsiah Ben Mboi

(2)Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai kebutuhan.
(3)Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
(3)Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga profesional, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 6

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli.
(2)Keanggotaan Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat instansi Pemerintah terkait, pakar, akademisi, praktisi, dan/atau pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
(3)Ketentuan ...
(3)Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh Sekretariat.
(2)Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.
(2)Komisi ...
(2)Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
(3)Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati/Walikota.

Pasal 9

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 10

(1)Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dengan Peraturan Presiden; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas :

a.menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
b.menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
d.melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
e.melakukan ...
e.melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
f.mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
g.mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
h.memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari :

1.Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2.Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan
3.Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri
4.Anggota ...
4.Anggota : a. Menteri Agama;

b.Menteri Sosial;
c.Menteri Komunikasi dan Informatika;
d.Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
e.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
f.Menteri Pendidikan Nasional;
g.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h.Menteri Perhubungan;
i.Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
j.Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
k.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/- Kepala BAPPENAS;
l.Menteri Negara Riset dan Teknologi;
m.Sekretaris Kabinet;
n.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
o.Kepala ...
o.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
p.Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
q.Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
r.Ketua Badan Narkotika Nasional;
s.Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
t.Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
u.Ketua Palang Merah Indonesia;
v.Ketua Kamar Dagang dan Industri;
w.Ketua Organisasi ODHA Nasional.
1. 5.Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nafsiah Ben Mboi

(2)Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai kebutuhan.
(3)Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
(3)Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga profesional, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 6

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli.
(2)Keanggotaan Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat instansi Pemerintah terkait, pakar, akademisi, praktisi, dan/atau pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
(3)Ketentuan ...
(3)Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh Sekretariat.
(2)Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.
(2)Komisi ...
(2)Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
(3)Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati/Walikota.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1994

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1994

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2014