MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1988. Pasal I Mengubah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988, sebagai berikut :
1.menambah…
1.menambah ketentuan baru sebagai angka 12 pada Pasal 1, sehingga berbunyi :
"Pasal 1 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Impor Barang Kena Pajak tertentu ditanggung oleh Pemerintah, yaitu :
1.Bahan baku untuk pembuatan uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, dan pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pemerintah atas badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah;
2.Uang kertas, uang logam, dan traveller's cheque;
3.Makanan ternak dan unggas dan/atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak dan unggas;
4.Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;
5.Senjata, amunisi, alat angkutan di air, di bawah air dan di udara, kendaraan lapis baja, dan kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI yang belum dibuat di dalam negeri;
6.Buku-buku ilmu pengetahuan yang belum diterbitkan di dalam negeri, serta tidak untuk diperdagangkan;
7.Alat perlengkapan kedokteran dan perawataan kesehatan yang digunakan langsung untuk keperluan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah maupun swasta yang belum diproduksi di dalam negeri serta tidak untuk diperdagangkan;
8.Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;
9.Mesin,…
9.Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan oleh dan untuk keperluan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, PT. PAL, PT. PINDAD, dan PERUM DAHANA;
10.Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan untuk pembangunan kapal laut Caraka Jaya;
11.Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan Menteri Keuangan;
12.Garam beriodium."
2.menambah ketentuan baru sebagai angka 10 pada Pasal 2, sehingga berbunyi :
"Pasal 2 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ditanggung oleh Pemerintah, yaitu :
1.Uang kertas, uang logam, benda materai, pita cukai, dan pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dicetak oleh PERUM PERURI;
2.Rumah Murah, Rumah Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat;
3.Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
4.Senjata,…
4.Senjata, amunisi, alat angkutan di air, di bawah air, dan di udara, kendaraan lapis baja serta kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI;
5.Makanan ternak dan unggas;
6.Air bersih yang disalurkan melalui pipa;
7.Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;
8.Barang Kena Pajak yang berupa :
a.pesawat terbang, suku cadang, dan jasa-jasa lainnya yang dihasilkan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN);
b.kapal laut, suku cadang, dan jasa-jasa lainnya yang dihasilkan PT. PAL;
c.senjata dan amunisi untuk keperluan ABRI, suku cadang, dan jasa-jasa lainnya yang dihasilkan PT. PINDAD, PT.
Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), dan PT. PAL;
d.bahan peledak hasil produksi PERUM DAHANA.
9.Kapal laut Caraka jaya;
10.Garam beriodium." Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO