DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1983

Nomor: 42
Tahun: 1983
Ditetapkan: 9 Juli 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ruas jalan bebas hambatan antara Srondol - Jatingaleh sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan telah selesai dibangun dan sudah dapat digunakan untuk lalu lintas;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang tol perlu ditetapkan daengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomo 4);
4.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan dan Jembatan Tol;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA UANG TOL UNTUK RUAS JALAN SRONDOL - JATINGALEH SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN SEMARANG UTARA - SELATAN PERTAMA : Ruas Jalan Tol Srondol - Jatingaleh sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan diper- untukan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan beroda tiga atau lebih dengan membayar uang tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA. KEDUA … KEDUA : Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besanya uang tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai berikut :

a.Untuk kendaraan bermotor beroda tiga tiga atau beroda empat dengan berat sampai dengan 2 1/2 (dua setengah) ton sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah);
b.Untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2 1/2 (dua se -tengah) ton sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ruas jalan bebas hambatan antara Srondol - Jatingaleh sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan telah selesai dibangun dan sudah dapat digunakan untuk lalu lintas;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang tol perlu ditetapkan daengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomo 4);
4.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan dan Jembatan Tol;

Menetapkan

a.Untuk kendaraan bermotor beroda tiga tiga atau beroda empat dengan berat sampai dengan 2 1/2 (dua setengah) ton sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah);
b.Untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2 1/2 (dua se -tengah) ton sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980