DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Nomor: 13
Tahun: 1980
Ditetapkan: 27 Desember 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
c.bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban membina jalan;
d.bahwa untuk menjamin terselenggaranya peranan jalan serta pembinaannya secara konsepsional dan menyeluruh, perlu adanya Undang-undang untuk mengatur hal ikhwal jalan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037), Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.Negara adalah Negara Republik Indonesia;
b.Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta semua pembantunya;
c.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan jalan;
d.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas;
f.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum;
g.Jalan Khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf f;
h.Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;
i.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
j.Pembinaan jalan adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran dan pewujudan sasaran.

BAB II

JARINGAN JALAN

Pasal 2

(1)Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya. dan pertahanan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(2)Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan semua Satuan Wilayah Pengembangan, dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata.
(3)Jalan merupakan suatu kesatuan sitem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.

Pasal 3

(1)Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota, membentuk sistem jaringan jalan primer;
(2)Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota membentuk sistem jaringan jalan sekunder.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

(1)Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah.jalan masuk dibatasi secara efisien disebut Jalan Arteri.
(2)Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi disebut Jalan Kolektor.
(3)Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, disebut Jalan Lokal.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

BAGIAN - BAGIAN JALAN

Pasal 5

(1)Bagian-bagian jalan meliputi Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan.
(2)Daerah Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
(3)Daerah Milik Jalan meliputi Daerah Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar Daerah Manfaat Jalan.
(4)Daerah Pengawasan Jalan merupakan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan.
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Hak Penguasaan atas jalan ada pada Negara.
(2)Hak menguasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan jalan.

Pasal 7

(1)Wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilimpahkan dan atau diserahkan kepada instansi - instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum atau Perorangan, dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum.
(3)Syarat-syarat dan cara-cara pelimpahan dan atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Pasal 8

(1)Jalan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri dikelompokkan dalam Jalan Nasional.
(2)Jalan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam Jalan Daerah.
(3)Jalan Khusus yang pembinaannya tidak dilakukan oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disebut sesuai dengan : - Instansi, - Badan Hukum, - Perorangan, yang bersangkutan.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah, penyusunan program, pengadaan, dan pemeliharaan.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan teknik, pembangunan, penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (39)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (39)