Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2014
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARASAIL TOMINl TAHUN2015.
Mengingat : Pasa14 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kernerdekaan Republik Indonesia ke 70, perlu menyelenggarakan Sail Tornini Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PANITIANASIONALPENYELENGGARASAILTOMINl TAHUN 2015 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014
" Pasal 7 ... Pasa16 Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 dapat mengikutsertakan, bekerja sarna, danj atau berkoordinasi dengan Kementerian danjatau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu, Pasa13 Kegiatan penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah.
REPUBI-IK INDONESIA
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
-4 ~
: Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia. : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kernenterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sekretaris I Sekretaris II Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri. Wakil Ketua 11 : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wakil Ketua III : Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Ketua IV : Menteri Perhubungan. Wakil Ketua V : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan. Wakil Ketua VII : Menteri Sosial, Wakil Ketua VIII : Menteri Perumahan Rakyat. Wakil Ketua IX : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Wakil Ketua X : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Bencana;
Anggota :1. Bupati Parigi Moutong;
Wakil Sekretaris : Sekretaris Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah; : Gubernur Gorontalo; : Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.Sekretaris C. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari: Wakil ... Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara: Ketua Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahan Nasional. Wakil Ketua II Wakil Ketua I III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V: Ketua Direktur Jenderal Billa Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I
Ketua Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kernenterian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Ketua I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar. Wakil... Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kernenterian Perumahan Rakyat. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kernenterian Pembangunan Daerah Tertinggal. Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua 1 VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung: Ketua Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet. Wakil Ketua II Wakil Ketua I V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan Tomini: Ketua Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Kesejahteraan Rakyat. Koordinator Kreatif, Bidang EkonomidanMenengah Kementerian Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosi:u dan Penanggu1angan Kemis~an, Kementerian Sosial. Staf Ahli Bidang Usaha Kecil dan Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Wakil ... Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Wakil Ketua II Wakil Ketua I VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan: Ketua Kementerian Agama. Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. danPendidikanKementerian Kebudayaan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Direktur J enderal Pendidikan Tinggi, Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda BaharijKapal Pemuda Nusantara: Kesejahteraan Rakyat. Direktur Jenderal Sumher Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Badan Ketahanan Pangan Pusat, Kementerian Pertanian. BidangKoordinatorKernenterian Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Wakil Ketua VI Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil ... Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KementerianJenderalSekretaris Wakil Ketua I Ketua XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatii dan Budaya: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana. Perikanan,danKelautanSektor Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi. Kepala Badan Sumber Daya Manusia Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua I X. Bidang Seminar Nasional dan Intemasional: Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan Kementeria '"1 Jenderal Pariwisata, Direktur Destinasi Wakil Ketua I IX. Bidang Reli Kapal Layar (Yacht Rally): Ketua Pengembangan, Kementerian Kelautan danPenelitianBadanKepala Rektor Universitas Tadulako. Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Wakil... Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. XV. Bidang Festival Boalemo: Ketua Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diretur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I XIV. Bidang Parneran Potensi Daerah: Ketua Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pernuda dan Olah.raga. Wakil Ketua XIII. Bidang Olahraga Bahari: Ketua Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara: Ketua Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kreatif Iptek, Jenderal Ekonomi Media, Desain dan Direktur Berbasis Wakii Ketua II XVIII.Bidang ... Kelautan dan Perikanan. Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Sekretaris Kota Palu, KementerianJenderalSekretaris Sekretaris .Jenderal Kernenterian Dalarn Negeri. Wakil Ketua V WakiJ Ketua III Wakil Ketua IV WakiJ Ketua II Wakil Ketua I XVII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Urnum: Ketua Kementerian Pekerjaan Umum. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kernenterian Pertanian. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Marga, Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I XVI. Bidang Percepatan Pernbangunan Sarana dan Prasarana: Ketua Direktur Jenderal Cipta Karya, Kernenterian Pekerjaan Umum. Direktur Jenderal Bina Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Bupati Boalerno. Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua I PRESIOE::N XXI. Bidang... KementerianPengendalian Mutu, Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Kepala Badan Karantina lkan danWakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua 11 Wakil Ketua I Ketua XX. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan lmigrasi: Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negar« Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Komunikasi dan Informatika. Direktur Jenderal Infonnasi d- r: Diplomasi Publik, Kementerian LU-'.r Negeri. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Parigi Moutong. Kementeriu nPubiik,Komunikasi Wakil Ketua Ketua XIX. Bidang Keamanan: Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua I Direktur Jenderal Informasi da» XVIII. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi: Ketua PRESIOEN
Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bupati Parigi Moutong. dan Kesejahteraan Rakyat. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Protokol BidangKoordinatorKementerian Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet. Ketua Yayasan Batik Indonesia. Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XXII. Bidang Acara Puncak: Wakil Ketua II Wakil Ketua I XXI. Bidang Gebyar Batik Tomini: Ketua Pasa112 ...
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia NasionaJ Penyelenggara Sail TominiTahun 2015. pelaksanaan tugas
PasallO
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)