DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMIN! TAHUN 2015. Menimbang : a. bahwa pembentukan dan pengubahan kementerian pada Kabinet Kerja mengakibatkan adanya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga;

b.bahwa mengingat adanya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga maka penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pada kabinet kerja dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHANATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIANASIONALPENYELENGGARASAILTOMINI TAHUN 2015 PRE SI DEN
k.Seminar ...

(2)Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 70 di Salah Satu Pulau Terluar;
2. b.Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/ Sailing Pass;
3. c.Pelayaran Lingkar Nusantara V;
4. d.Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
5. e.Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
6. f.Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/atau Corporate Social Responsibility Tomini;
7. g.Gerakan Membangun Kampung;
8. h.Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
  1. 1.Ekspedisi Riset Kelautan; J. Reli Kapal Layar (Yacht Rally);
(1)Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
2. b.menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

4.Menteri ...
1.Menteri Luar Negeri;
2.Menteri Pertahanan;
3.Menteri Keuangan; Anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Wakil Ketua III Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.Wakil Ketua I

a.Panitia Pengarah terdiri dari: Ketua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.
1. k.Seminar Nasional dan Internasional;
  1. 1.Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
2. m.Gebyar Batik Tomini;
3. n.Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
4. o.Olahraga Bahari;
5. p.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
6. q.Pameran Potensi Daerah;
7. r.Festival Boalemo;
8. s.Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
9. t.Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.
10. b.Panitia ... Penanggulangan Bencana;
  1. 21.Kepala Badan Informasi Geospasial;
  2. 22.Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
  3. 23.Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. NasionalBad an20. Kepala Kehutanan;
  4. 5.Menteri Komunikasi dan Informatika;
  5. 6.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. 7.Menteri Perdagangan;
  7. 8.Menteri Pertanian;
  8. 9.Menteri Pemuda dan Olahraga;
  9. 10.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. 11.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  11. 12.Menteri Sekretaris Negara;
  12. 13.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bad an Perencanaan Pembangunan Nasional;
  13. 14.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  14. 15.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  15. 16.Sekretaris Kabinet;
  16. 17.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  17. 18.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  18. 19.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; danHidupLingkungan4. Menteri PRE SI DEN ~ ' ' : 1. Bupati Parigi Moutong.
  19. 2.Walikota Palu.
  20. 3.Bupati Banggai.
  21. 4.Bupati Banggai Kepulauan.
  22. 5.Bupati ... Anggota
11. c.Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari: Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah. Wakil Ketua I : Gubernur Gorontalo. Wakil Ketua II : Gubernur Sulawesi Utara. Sekretaris I : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris II : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Sekretaris III : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia. : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sekretaris I Sekretaris II
12. b.Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari: Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri. Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata. Wakil Ketua III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua IV : Menteri Perhubungan. Wakil Ketua V : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan. Wakil Ketua VII : Menteri Sosial. Wakil Ketua VIII : Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Wakil Ketua IX : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Wakil Ketua X : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua XI : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Wakil...\. '' : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ketua II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta Demonstrasi/ Sailing Pass: Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketua I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 70 di Salah Satu Pulau Terluar.
  1. 5.Bupati Banggai Laut.
  2. 6.Bupati Buol.
  3. 7.Bupati Donggala.
  4. 8.Bupati Morowali.
  5. 9.Bupati Morowali Utara.
  6. 10.Bupati Poso.
  7. 11.Bupati Sigi.
  8. 12.Bupati Tojo Una-Una.
  9. 13.Bupati Toli-Toli.
  10. 14.Walikota Gorontalo.
  11. 15.Bupati Gorontalo.
  12. 16.Bupati Bone Bolango. 1 7. Bupati Boalemo.
  13. 18.Bupati Pohuwato.
  14. 19.Walikota Bitung.
  15. 20.Bupati Minahasa.
  16. 21.Bupati Minahasa Utara.
  17. 22.Bupati Minahasa Tenggara.
  18. 23.Bupati Bolaang Mongondow Timur.
  19. 24.Bupati Bolaang Mongondow Selatan. PRE SI DEN Wakil... Kementerian Sosial. Kemiskinan,Penanggulangandan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. PengembanganJenderalDirektur Bidang dan Kernenterian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara: Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari Nasional. Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V: Badan Keluarga Sekretaris Utama Kependudukan dan Berencana Nasional. Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kesehatan, Kementerian Kesehatan. UpayaBinaJenderalDirektur Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Wakil... Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Direktur J enderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Direktur J enderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/ a tau Corporate Social Responsibility Tomini: Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua III Wakil... Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan: Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. KernenterianJenderalSekretaris Agama. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemudadan Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja Bahari/Kapal Pemuda Nusantara: Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua V Wakil Ketua IV PRE SI DEN Wakil. .. Sekretaris Kementerian Pariwisata.Ketua XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan. 2015, Bidang dan Pase aDevelopment SustainableBidang Goals AhliStafWakil Ketua III Rektor Universitas Negeri Gorontalo.Wakil Ketua II Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua I Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ketua X. Bidang Seminar Nasional dan Internasional: Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Ketua IX. Bidang Reli Kapal Layar ( Yacht Rally): Pengembangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan danPenelitianBad anKepalaWakil Ketua IV Rektor Universitas Tadulako.Wakil Ketua III XV. Bidang ... Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perikanan,HasilPemasaran Direktur J enderal Pengolahan dan Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Perdagangan. Pengembangan Kernenterian Jenderal Nasional, Direktur Ekspor , 'I I Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah: Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wakil Ketua Ketua XIII. Bidang Olahraga Bahari: Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Politik danJenderalDirektur Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Ketua XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Wakil Ketua Wakil... Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. danPolitikJenderalDirektur Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kernenterian Ketenagakerj aan. Pembinaan, Prod ukti vitas, Jenderal dan Direktur Pelatihan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. danPenyuluhanBad anKepala Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kernen terian Agama. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua VI Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XVI. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bupati Boalemo. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Pariwisata. Nusantara,Pariwisata PengembanganBidangDeputi Pemasaran Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XV. Bidang Festival Boalemo: Wakil... Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kelautan dan Perikanan. KernenterianJenderalSekretaris : \ l Wakil Ketua I Ketua XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur J enderal Prasarana dan Saran a Pertanian, Kernenterian Pertanian. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat. Bina Marga, Umum dan JenderalDirektur Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XVII. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana: Ketua Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Wakil Ketua IX Wakil Ketua VIII: Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional. Wakil Ketua VII : Direktur J enderal Pem bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wakil. .. Direktur J enderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Wakil Ketua I Ketua XXL Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wakil Bupati Parigi Moutong. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Direktur J enderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri. Direktur J enderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Wakil Ketua Ketua XX. Bidang Keamanan: Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XIX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi: Sekretaris Daerah Kota Palu. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Pasal II ... Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bupati Parigi Moutong. Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kernen terian Kebudayaan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara. Konsuler, Kementerian Luar Negeri. danProtokolJenderalDirektur Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Direktur J enderal Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua VI Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua Yayasan Batik Indonesia. XXIII. Bidang Acara Puncak: Ketua Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif. Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kementerian Kebudayaan. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabin et. Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Direktur J enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan. XXII. Bidang Gebyar Batik Tomini: Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wakil Ketua II Surat lndrijarso Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO Ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal II Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

b.bahwa mengingat adanya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga maka penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pada kabinet kerja dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHANATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIANASIONALPENYELENGGARASAILTOMINI TAHUN 2015 PRE SI DEN
k.Seminar ...

(2)Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 70 di Salah Satu Pulau Terluar;
2. b.Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/ Sailing Pass;
3. c.Pelayaran Lingkar Nusantara V;
4. d.Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
5. e.Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
6. f.Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/atau Corporate Social Responsibility Tomini;
7. g.Gerakan Membangun Kampung;
8. h.Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
  1. 1.Ekspedisi Riset Kelautan; J. Reli Kapal Layar (Yacht Rally);
(1)Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
2. b.menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

4.Menteri ...
1.Menteri Luar Negeri;
2.Menteri Pertahanan;
3.Menteri Keuangan; Anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Wakil Ketua III Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.Wakil Ketua I

a.Panitia Pengarah terdiri dari: Ketua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.
1. k.Seminar Nasional dan Internasional;
  1. 1.Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
2. m.Gebyar Batik Tomini;
3. n.Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
4. o.Olahraga Bahari;
5. p.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
6. q.Pameran Potensi Daerah;
7. r.Festival Boalemo;
8. s.Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
9. t.Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.
10. b.Panitia ... Penanggulangan Bencana;
  1. 21.Kepala Badan Informasi Geospasial;
  2. 22.Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
  3. 23.Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. NasionalBad an20. Kepala Kehutanan;
  4. 5.Menteri Komunikasi dan Informatika;
  5. 6.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. 7.Menteri Perdagangan;
  7. 8.Menteri Pertanian;
  8. 9.Menteri Pemuda dan Olahraga;
  9. 10.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. 11.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  11. 12.Menteri Sekretaris Negara;
  12. 13.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bad an Perencanaan Pembangunan Nasional;
  13. 14.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  14. 15.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  15. 16.Sekretaris Kabinet;
  16. 17.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  17. 18.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  18. 19.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; danHidupLingkungan4. Menteri PRE SI DEN ~ ' ' : 1. Bupati Parigi Moutong.
  19. 2.Walikota Palu.
  20. 3.Bupati Banggai.
  21. 4.Bupati Banggai Kepulauan.
  22. 5.Bupati ... Anggota
11. c.Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari: Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah. Wakil Ketua I : Gubernur Gorontalo. Wakil Ketua II : Gubernur Sulawesi Utara. Sekretaris I : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris II : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Sekretaris III : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia. : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sekretaris I Sekretaris II
12. b.Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari: Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri. Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata. Wakil Ketua III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua IV : Menteri Perhubungan. Wakil Ketua V : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan. Wakil Ketua VII : Menteri Sosial. Wakil Ketua VIII : Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Wakil Ketua IX : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Wakil Ketua X : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua XI : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Wakil...\. '' : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ketua II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta Demonstrasi/ Sailing Pass: Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketua I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 70 di Salah Satu Pulau Terluar.
  1. 5.Bupati Banggai Laut.
  2. 6.Bupati Buol.
  3. 7.Bupati Donggala.
  4. 8.Bupati Morowali.
  5. 9.Bupati Morowali Utara.
  6. 10.Bupati Poso.
  7. 11.Bupati Sigi.
  8. 12.Bupati Tojo Una-Una.
  9. 13.Bupati Toli-Toli.
  10. 14.Walikota Gorontalo.
  11. 15.Bupati Gorontalo.
  12. 16.Bupati Bone Bolango. 1 7. Bupati Boalemo.
  13. 18.Bupati Pohuwato.
  14. 19.Walikota Bitung.
  15. 20.Bupati Minahasa.
  16. 21.Bupati Minahasa Utara.
  17. 22.Bupati Minahasa Tenggara.
  18. 23.Bupati Bolaang Mongondow Timur.
  19. 24.Bupati Bolaang Mongondow Selatan. PRE SI DEN Wakil... Kementerian Sosial. Kemiskinan,Penanggulangandan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. PengembanganJenderalDirektur Bidang dan Kernenterian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara: Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari Nasional. Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V: Badan Keluarga Sekretaris Utama Kependudukan dan Berencana Nasional. Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kesehatan, Kementerian Kesehatan. UpayaBinaJenderalDirektur Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Wakil... Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Direktur J enderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Direktur J enderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/ a tau Corporate Social Responsibility Tomini: Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua III Wakil... Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan: Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. KernenterianJenderalSekretaris Agama. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemudadan Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja Bahari/Kapal Pemuda Nusantara: Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua V Wakil Ketua IV PRE SI DEN Wakil. .. Sekretaris Kementerian Pariwisata.Ketua XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan. 2015, Bidang dan Pase aDevelopment SustainableBidang Goals AhliStafWakil Ketua III Rektor Universitas Negeri Gorontalo.Wakil Ketua II Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua I Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ketua X. Bidang Seminar Nasional dan Internasional: Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Ketua IX. Bidang Reli Kapal Layar ( Yacht Rally): Pengembangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan danPenelitianBad anKepalaWakil Ketua IV Rektor Universitas Tadulako.Wakil Ketua III XV. Bidang ... Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perikanan,HasilPemasaran Direktur J enderal Pengolahan dan Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Perdagangan. Pengembangan Kernenterian Jenderal Nasional, Direktur Ekspor , 'I I Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah: Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wakil Ketua Ketua XIII. Bidang Olahraga Bahari: Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Politik danJenderalDirektur Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Ketua XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Wakil Ketua Wakil... Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. danPolitikJenderalDirektur Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kernenterian Ketenagakerj aan. Pembinaan, Prod ukti vitas, Jenderal dan Direktur Pelatihan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. danPenyuluhanBad anKepala Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kernen terian Agama. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua VI Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XVI. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bupati Boalemo. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Pariwisata. Nusantara,Pariwisata PengembanganBidangDeputi Pemasaran Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XV. Bidang Festival Boalemo: Wakil... Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kelautan dan Perikanan. KernenterianJenderalSekretaris : \ l Wakil Ketua I Ketua XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur J enderal Prasarana dan Saran a Pertanian, Kernenterian Pertanian. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat. Bina Marga, Umum dan JenderalDirektur Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XVII. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana: Ketua Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Wakil Ketua IX Wakil Ketua VIII: Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional. Wakil Ketua VII : Direktur J enderal Pem bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wakil. .. Direktur J enderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Wakil Ketua I Ketua XXL Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wakil Bupati Parigi Moutong. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Direktur J enderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri. Direktur J enderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Wakil Ketua Ketua XX. Bidang Keamanan: Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua XIX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi: Sekretaris Daerah Kota Palu. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Pasal II ... Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bupati Parigi Moutong. Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kernen terian Kebudayaan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara. Konsuler, Kementerian Luar Negeri. danProtokolJenderalDirektur Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Direktur J enderal Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua VI Wakil Ketua V Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua Yayasan Batik Indonesia. XXIII. Bidang Acara Puncak: Ketua Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif. Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Direktur Kementerian Kebudayaan. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabin et. Wakil Ketua III Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua Wakil Ketua IV Wakil Ketua III Direktur J enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan. XXII. Bidang Gebyar Batik Tomini: Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wakil Ketua II Surat lndrijarso Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO Ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal II Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015