DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1991

Nomor: 43
Tahun: 1991
Ditetapkan: 25 September 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengatur pelaksanaan konservasi energi dengan Keputusan Presiden; Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
b.Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA TENTANG KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, termasuk bahan bakar, listrik, energi mekanik dan panas;
2.Sumber energi adalah sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi;
3.Konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara evisien dan rasional tanpa mengurangi pengunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan;
4.Optimasi adalah upaya terpadu untuk mencapai hasil yang besar dan seekonomis mungkin dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi;
5.Perancangan adalah upaya rancang bangun atau disain yang dilakukan sebelum membangun suatu sistem, sarana atau membuat peralatan;
6.Audit energi adalah kegiatan untuk mengidentifikasikan potensi penghematan energi dan menentukan jumlah energi dan biaya yang dapat dihemat dengan usaha konservasi energi dari suatu sistem, sarana maupun peralatan yang telah ada.
7.Intensitas energi adalah jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan satu satuan produksi atau jasa.

BAB II

TUJUAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 2

Tujuan konservasi energi adalah untuk memelihara kelestarian suber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien dan merata serta kelestarian sumber-sumber energi.

BAB III

SASARAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan konservasi energi sebagaiomana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan kegiatan:

a.pemanfaatan sumber daya energi secara lebih bijaksana; b.peningkatan efisiensi energi nasional yang antara lain melalui penurunan intensitas energi di seluruh sektor;
c.peningkatan nilai tambah secara nasional untuk setiap satuan energi yang digunakan.

BAB IV

PENERAPAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 4

Pelaksanaan konservasi energi diterapkan terhadap semua pemanfaat energi baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain pertambangan, ketenagalistrikan, perhubungan, Perindustrian, Pekerjaan Umum. Perdagangan, kawasan industri, pemukiman, perhotelan, bangunan, gedung dan rumah tangga.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI

Pasal 5

(1)sumber energi wajib dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.
(2)Pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.Kelestarian lingkungan hidup;
2. b.Perancangan yang berorientasi pada penggunaan energi secara hemat;
3. c.Pemilihan sarana, peralatan dan bahan yang secara langsung maupun tidak langsung menghemat penggunaan energi;
4. d.Optimasi pengoperasian sistem, sarana, peralatan dan proses yang bertujuan menghemat energi.

BAB VI

LANGKAH-LANGKAH KONSERVASI ENERGI

Pasal 6

Penyebarluasan pengertian dan arti pentingnya energi dilakukan melalui:

a.kampanye dan penyebaran informasi dengan media cetak, media elektronik, diskusi, ceramah dan lomba hemat energi;
b.pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan teknis, memperluas wawasan teknologi dalam bidang konservasi energi dan melatih penerapannya secara langsung;
c.Peragaan dan percontohan untuk memperkenalkan teknologi konservasi kepada masyarakat pemakai energi melalui percontohan peralatan hemat energi, baik dari segi perancangan maupun cara pengoperasiannya;
d.Penelitian danpengembangan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan teknologi dalam bidang konservasi energi;
e.pengembangan sistem audit energi dan identifikasi potensi, perbaikan efisiensi sistem, perbaikan efisiensi proses, perbaikan efisiensi sarana dan perbaikan efisiensi peralatan;
f.Standarisasi yaitu melaksanakan upaya penghematan energi melalui penetapan standar unjuk kerja dan efisiensi peralatan.

Pasal 7

Untuk mendorong terwujudnya tujuan konservasi energi dapat dilakukan berbagai kebijakan di bidang investasi, perkreditan, harga atau tarif energi.

Pasal 8

(1)Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Badan yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
(2)Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional (Bakoren) mengadakan koordinasi dengan para Menteri lainya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Badan yang bersangkutan mengenai penyusunan program, pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi serta pengendalian pelaksanaan konservasi energi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi dilakukan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Badan yang bersangkutan dilingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengatur pelaksanaan konservasi energi dengan Keputusan Presiden; Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
b.Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA TENTANG KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, termasuk bahan bakar, listrik, energi mekanik dan panas;
2.Sumber energi adalah sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi;
3.Konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara evisien dan rasional tanpa mengurangi pengunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan;
4.Optimasi adalah upaya terpadu untuk mencapai hasil yang besar dan seekonomis mungkin dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi;
5.Perancangan adalah upaya rancang bangun atau disain yang dilakukan sebelum membangun suatu sistem, sarana atau membuat peralatan;
6.Audit energi adalah kegiatan untuk mengidentifikasikan potensi penghematan energi dan menentukan jumlah energi dan biaya yang dapat dihemat dengan usaha konservasi energi dari suatu sistem, sarana maupun peralatan yang telah ada.
7.Intensitas energi adalah jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan satu satuan produksi atau jasa.

BAB II

TUJUAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 2

BAB III

SASARAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan konservasi energi sebagaiomana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan kegiatan:

a.pemanfaatan sumber daya energi secara lebih bijaksana; b.peningkatan efisiensi energi nasional yang antara lain melalui penurunan intensitas energi di seluruh sektor;
c.peningkatan nilai tambah secara nasional untuk setiap satuan energi yang digunakan.

BAB IV

PENERAPAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 4

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI

Pasal 5

(1)sumber energi wajib dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.
(2)Pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.Kelestarian lingkungan hidup;
2. b.Perancangan yang berorientasi pada penggunaan energi secara hemat;
3. c.Pemilihan sarana, peralatan dan bahan yang secara langsung maupun tidak langsung menghemat penggunaan energi;
4. d.Optimasi pengoperasian sistem, sarana, peralatan dan proses yang bertujuan menghemat energi.

BAB VI

LANGKAH-LANGKAH KONSERVASI ENERGI

Pasal 6

Penyebarluasan pengertian dan arti pentingnya energi dilakukan melalui:

a.kampanye dan penyebaran informasi dengan media cetak, media elektronik, diskusi, ceramah dan lomba hemat energi;
b.pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan teknis, memperluas wawasan teknologi dalam bidang konservasi energi dan melatih penerapannya secara langsung;
c.Peragaan dan percontohan untuk memperkenalkan teknologi konservasi kepada masyarakat pemakai energi melalui percontohan peralatan hemat energi, baik dari segi perancangan maupun cara pengoperasiannya;
d.Penelitian danpengembangan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan teknologi dalam bidang konservasi energi;
e.pengembangan sistem audit energi dan identifikasi potensi, perbaikan efisiensi sistem, perbaikan efisiensi proses, perbaikan efisiensi sarana dan perbaikan efisiensi peralatan;
f.Standarisasi yaitu melaksanakan upaya penghematan energi melalui penetapan standar unjuk kerja dan efisiensi peralatan.

Pasal 7

Untuk mendorong terwujudnya tujuan konservasi energi dapat dilakukan berbagai kebijakan di bidang investasi, perkreditan, harga atau tarif energi.

Pasal 8

(1)Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Badan yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
(2)Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional (Bakoren) mengadakan koordinasi dengan para Menteri lainya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Badan yang bersangkutan mengenai penyusunan program, pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi serta pengendalian pelaksanaan konservasi energi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren).

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1984

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1984