DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1980

Nomor: 46
Tahun: 1980
Ditetapkan: 4 Agustus 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka

Menetapkan

menetapkan kebijaksanaan Pemerintah tersebut pada huruf a serta guna menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang energi, dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional ; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 ;
4.Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Kabinet Pembangunan III ;
5.Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Badan Koordinasi Energi Nasional yang selanjutnya disebut BAKOREN adalah wadah koordinasi non struktural, dipimpin oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 2

…

Pasal 2

BAKOREN mempunyai tugas pokok :

a.merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengenbangan dan pemanfaatan energi secara terpadu ;
b.merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi secara nasional ;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan dibidang energi oleh Instansi yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi dan keanggotaan BAKOREN terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Pertambangan dan Energi merangkap Anggota;
2. b.Anggota-anggota : i. Menteri Pekerjaan Umum ; ii. Menteri Perindustrian ; iii. Menteri Pertahanan-Keamanan ; iv. Menteri Perhubungan ;
3. v.Menteri Pertanian ; vi. Menteri Negara Riset dan Teknologi ; vii.Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ; viii. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS ix. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional ; Sekretaris : i. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi selaku Sekretaris I merangkap Anggota ; ii. Direktur Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi selaku Sekretaris II merangkap Anggota.
(2)Ketua BAKOREN bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Sekretaris BAKOREN bertanggung jawab kepada Ketua BAKOREN .

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sehari-hari BAKOREN dibantu oleh suatu Panitia Teknis Sumber Daya Energi.
(2)Panitia …
(2)Panitia Teknis Sumber Daya Energi sebagaimana tersebut pada ayat
(1)terdiri dari Wakil-wakil Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
(3)Panitia Teknis Sumber Daya Energi dalam kegiatannya sehari-hari dibantu oleh Team Pengkajian Masalah Energi yang ditunjuk dari Departemen/Instansi yang bersangkutan.
(4)Pembentukan tugas, tatakerja, dan susunan anggota Panitia Teknis Sumber Daya Energi dan Team Pengkajian Masalah Energi ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

(1)Sekretariat BAKOREN dipimpin oleh Sekretaris I dan apabila berhalangan oleh Sekretaris II yang dibantu oleh unsur-unsur dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi.
(2)Tatakerja Sekretariat BAKOREN serta pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Ketua.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

BAKOREN mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

a.menyusun dan mempersiapkan rancangan prioritas pengembangan dan penggunaan sumber daya energi nasional sesuai dengan kemampuan penyediaan permodalan, tenaga kerja, keahlian, dan faktor-faktor lainnya.
b.menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang energi.
c.mempersiapkan pedoman pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan program pengembangan dan penggunaan sumber energi .
d.mengadakan pengkajian tentang penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi ;
e.mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama antara lembaga- lembaga penelitian dan pengembangan energi didalam dan luar negeri.

Pasal 7

…

Pasal 7

Sekretariat BAKOREN menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

a.mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh administrasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi
b.mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan meng- koordinasikan seluruh administrasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi ;
c.membina urusan tata usaha, keuangan, bantuan dalam dan luar negeri, peralatan serta perlengkapan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan energi ;
d.mempersiapkan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi:

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

(1)BAKOREN mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala sekurang- kurangnya 4(empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, untuk :
1. a.membahas rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan energi ;
2. b.membahas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan energi ;
3. c.membahas masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan dan pembangunan energi ;
4. d.mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal- hal tersebut huruf a, b, dan c, dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan dan pembangunan energi.
(2)Apabila dipandang perlu, Ketua dapat mengundang Menteri/Pejabat/Unsur-unsur lain yang ada kaitannya dan/atau di- perlukan dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi.
(3)BAKOREN menyampaikan laporan pertanggunganjawaban kepada Presiden sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 ;
4.Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Kabinet Pembangunan III ;
5.Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Badan Koordinasi Energi Nasional yang selanjutnya disebut BAKOREN adalah wadah koordinasi non struktural, dipimpin oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 2

…

Pasal 2

BAKOREN mempunyai tugas pokok :

a.merumuskan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengenbangan dan pemanfaatan energi secara terpadu ;
b.merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi secara nasional ;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan dibidang energi oleh Instansi yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi dan keanggotaan BAKOREN terdiri dari :
1. a.Ketua : Menteri Pertambangan dan Energi merangkap Anggota;
2. b.Anggota-anggota : i. Menteri Pekerjaan Umum ; ii. Menteri Perindustrian ; iii. Menteri Pertahanan-Keamanan ; iv. Menteri Perhubungan ;
3. v.Menteri Pertanian ; vi. Menteri Negara Riset dan Teknologi ; vii.Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ; viii. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS ix. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional ; Sekretaris : i. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi selaku Sekretaris I merangkap Anggota ; ii. Direktur Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi selaku Sekretaris II merangkap Anggota.
(2)Ketua BAKOREN bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Sekretaris BAKOREN bertanggung jawab kepada Ketua BAKOREN .

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sehari-hari BAKOREN dibantu oleh suatu Panitia Teknis Sumber Daya Energi.
(2)Panitia …
(2)Panitia Teknis Sumber Daya Energi sebagaimana tersebut pada ayat
(1)terdiri dari Wakil-wakil Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
(3)Panitia Teknis Sumber Daya Energi dalam kegiatannya sehari-hari dibantu oleh Team Pengkajian Masalah Energi yang ditunjuk dari Departemen/Instansi yang bersangkutan.
(4)Pembentukan tugas, tatakerja, dan susunan anggota Panitia Teknis Sumber Daya Energi dan Team Pengkajian Masalah Energi ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

(1)Sekretariat BAKOREN dipimpin oleh Sekretaris I dan apabila berhalangan oleh Sekretaris II yang dibantu oleh unsur-unsur dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi.
(2)Tatakerja Sekretariat BAKOREN serta pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Ketua.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

BAKOREN mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

a.menyusun dan mempersiapkan rancangan prioritas pengembangan dan penggunaan sumber daya energi nasional sesuai dengan kemampuan penyediaan permodalan, tenaga kerja, keahlian, dan faktor-faktor lainnya.
b.menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang energi.
c.mempersiapkan pedoman pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan program pengembangan dan penggunaan sumber energi .
d.mengadakan pengkajian tentang penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi ;
e.mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama antara lembaga- lembaga penelitian dan pengembangan energi didalam dan luar negeri.

Pasal 7

…

Pasal 7

Sekretariat BAKOREN menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

a.mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh administrasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi
b.mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan meng- koordinasikan seluruh administrasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi ;
c.membina urusan tata usaha, keuangan, bantuan dalam dan luar negeri, peralatan serta perlengkapan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan energi ;
d.mempersiapkan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi:

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

(1)BAKOREN mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala sekurang- kurangnya 4(empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, untuk :
1. a.membahas rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan energi ;
2. b.membahas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan energi ;
3. c.membahas masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan dan pembangunan energi ;
4. d.mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal- hal tersebut huruf a, b, dan c, dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan dan pembangunan energi.
(2)Apabila dipandang perlu, Ketua dapat mengundang Menteri/Pejabat/Unsur-unsur lain yang ada kaitannya dan/atau di- perlukan dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi.
(3)BAKOREN menyampaikan laporan pertanggunganjawaban kepada Presiden sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1980