DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 2004

Nomor: 43
Tahun: 2004
Ditetapkan: 18 Mei 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan untuk memelihara tetap berlanjutnya langkah-langkah melalui berbagai operasi tersebut pada huruf a, serta setelah mempertimbangkan dengan seksama pandangan dan dukungan yang disampaikan oleh DPR RI dalam Rapat Konsultasi antara Pemerintah dengan DPR RI tanggal 17 Mei 2004, dipandang perlu melakukan perubahan status Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Keputusan Presiden. Mengingat ... Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 28 A-J, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
6.Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54) sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135).

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini status Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil.

Pasal 2

(1)Penguasaan Tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.
(2)Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat yang terdiri dari:
1. a.Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. b.Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
  1. 2.Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  2. 3.Menteri ...
  3. 3.Menteri Dalam Negeri;
  4. 4.Menteri Luar Negeri;
  5. 5.Menteri Pertahanan;
  6. 6.Menteri Sosial;
  7. 7.Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
  8. 8.Menteri Kesehatan;
  9. 9.Menteri Pendidikan Nasional;
  10. 10.Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  11. 11.Menteri Agama;
  12. 12.Menteri Perhubungan;
  13. 13.Menteri Keuangan;
  14. 14.Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  15. 15.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  16. 16.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  17. 17.Menteri Pertanian;
  18. 18.Menteri Kehutanan;
  19. 19.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  20. 20.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  21. 21.Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
  22. 22.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  23. 23.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  24. 24.Jaksa Agung;
  25. 25.Kepala ...
  26. 25.Kepala Badan Intelijen Negara;
  27. 26.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
  28. 27.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
  29. 28.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
3. c.Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 3

(1)Penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah.
(2)Dalam melakukan Penguasaan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur dibantu oleh:

1.Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda;
2.Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal ...

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kepadanya diperbantukan Tim yang bertugas memberi asistensi dan melaksanakan monitoring, sebagai aparat Penguasa Darurat Sipil Pusat yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya Penguasa Darurat Sipil Daerah wajib menuruti petunjuk-petunjuk dan perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat dan bertanggungjawab kepadanya melalui Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat.
(2)Dalam mengambil setiap keputusan, Penguasa Darurat Sipil Daerah wajib melakukan musyawarah dengan seluruh anggota pembantu Penguasa Darurat Sipil Daerah.

Pasal 6

(1)Operasi Terpadu yang telah dilaksanakan selama Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, tetap dilanjutkan oleh Penguasa Darurat Sipil.
(2)Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana Operasi Terpadu ditingkat pusat. Pasal ...

Pasal 7

Dengan berlakunya perubahan status Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil, penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah dialihkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2004 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali dicabut atau diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2004 SEKRETARIS NEGARA ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 46. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V, Nahattands

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan untuk memelihara tetap berlanjutnya langkah-langkah melalui berbagai operasi tersebut pada huruf a, serta setelah mempertimbangkan dengan seksama pandangan dan dukungan yang disampaikan oleh DPR RI dalam Rapat Konsultasi antara Pemerintah dengan DPR RI tanggal 17 Mei 2004, dipandang perlu melakukan perubahan status Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Keputusan Presiden. Mengingat ... Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 28 A-J, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
6.Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54) sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135).

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

(1)Penguasaan Tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.
(2)Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat yang terdiri dari:
1. a.Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. b.Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
  1. 2.Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  2. 3.Menteri ...
  3. 3.Menteri Dalam Negeri;
  4. 4.Menteri Luar Negeri;
  5. 5.Menteri Pertahanan;
  6. 6.Menteri Sosial;
  7. 7.Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
  8. 8.Menteri Kesehatan;
  9. 9.Menteri Pendidikan Nasional;
  10. 10.Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  11. 11.Menteri Agama;
  12. 12.Menteri Perhubungan;
  13. 13.Menteri Keuangan;
  14. 14.Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  15. 15.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  16. 16.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  17. 17.Menteri Pertanian;
  18. 18.Menteri Kehutanan;
  19. 19.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  20. 20.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  21. 21.Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
  22. 22.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  23. 23.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  24. 24.Jaksa Agung;
  25. 25.Kepala ...
  26. 25.Kepala Badan Intelijen Negara;
  27. 26.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
  28. 27.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
  29. 28.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
3. c.Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 3

(1)Penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah.
(2)Dalam melakukan Penguasaan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur dibantu oleh:

1.Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda;
2.Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal ...

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya Penguasa Darurat Sipil Daerah wajib menuruti petunjuk-petunjuk dan perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat dan bertanggungjawab kepadanya melalui Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat.
(2)Dalam mengambil setiap keputusan, Penguasa Darurat Sipil Daerah wajib melakukan musyawarah dengan seluruh anggota pembantu Penguasa Darurat Sipil Daerah.

Pasal 6

(1)Operasi Terpadu yang telah dilaksanakan selama Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, tetap dilanjutkan oleh Penguasa Darurat Sipil.
(2)Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana Operasi Terpadu ditingkat pusat. Pasal ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2004