DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2004

Nomor: 2
Tahun: 2004
Ditetapkan: 18 November 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa operasi terpadu yang meliputi Operasi Kemanusiaan, Operasi Pemulihan Ekonomi, Operasi Penegakan Hukum, Operasi Pemantapan Pemerintahaan, dan Operasi Pemuliha Keamanaan yang dilaksanakan selama enam bulan keadaan darurat sipil, meskipun telah menunjukan perbaikan namun belum mencapai hasil yang maksimal karena masih terganggu oleh sisa-sisa Gerakan Sesparatis Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan ancaman potensial terhadap keutuhan Negara Kesatuaan Republik Indonesia;
c.Bahwa untuk memelihara momentum perbaikan keadaan yang telah dicapai serta sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh untuk memperpanjang darurat sipil dan telah mempertimbangkan Dengan … dengan seksama pandangan dan dukungan yang disampaikan dalam rapat konsultasi antara Pemerintah dengan Pimpinan Dewan Perwakilaan Rakyat, Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi 1 Dewan Pewakilan Rakyat tanggal 17 November 2004 dipandang perlu menyatakan perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 28A-J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170,'1',imbahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 4169);
6.Undang-Undang…
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4437);
7.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 4439);
8.Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Dai•urat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 dinyatakan diperpanjang selama 6 (enam) bulan. Pasal 2 ,,,

Pasal 2

Keanggotaan Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat disempurnakan menjadi :

a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
1. 2.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. 3.Menteri Dalam Negeri;
3. 4.Menteri Luar Negeri;
4. 5.Menteri Pertahanan;
5. 6.Menteri Sosial;
6. 7.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. 8.Menteri Kesehatan;
8. 9.Menteri Pendidikan Nasional;
9. 10.Menteri Pekerjaan Umum;
10. 11.Menteri Agama;
11. 12.Menteri Perhubungan;
12. 13.Menteri Keuangan;
13. 14.Menteri Perindustrian;
14. 15.Menteri Perdagangan;
15. 16.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. 17.Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. 18.Menteri Pertanian;
18. 19.Menteri Kehutanan;
19. 20.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. 21.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. 22.Menteri … 22.Mentri Negara Komunikasi dan Informasi;
22. 23.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
23. 24.Indonesia;
24. 25.Jaksa Agung Republik Indonesia;
25. 26.Kepala Badan Intelijen Negara;
26. 27.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
27. 28.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
28. 29.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
c.Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Pasal 3

Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Propnsi Nanggroe Aceh Darusalam,dievaluasi setiap bulan.

Pasal 4

Selama Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi NanggroeAceh Darussalam berlangsung dilakukan upaya-upaya untuk mencapai penyelesaian yang lebuih adil dan bermatabat.

Pasal 5

…

Pasal 5

Selama proses hokum oleh komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berlangsung, pelaksanaan tugas dan kewenangan sehari-hari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksanaan Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan salah seorang anggota Penguasa Darurat Sipil Daerah ProvinsiNanggroe Aeh Darassalam.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini , maka seluruh kebijakan mengnai pelaksanaan Operasi Terpadu dalam Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan tetap berlangsung yang pelaksanaannya memperhatikan perkembangan kemajuan yang telah dicapai selama berlakunya Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 November 2004 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang atau dicabut dengan Peraturan Presiden tersendiri. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2004 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd Dr. HAMID AWALUDDIN, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 160. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa operasi terpadu yang meliputi Operasi Kemanusiaan, Operasi Pemulihan Ekonomi, Operasi Penegakan Hukum, Operasi Pemantapan Pemerintahaan, dan Operasi Pemuliha Keamanaan yang dilaksanakan selama enam bulan keadaan darurat sipil, meskipun telah menunjukan perbaikan namun belum mencapai hasil yang maksimal karena masih terganggu oleh sisa-sisa Gerakan Sesparatis Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan ancaman potensial terhadap keutuhan Negara Kesatuaan Republik Indonesia;
c.Bahwa untuk memelihara momentum perbaikan keadaan yang telah dicapai serta sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh untuk memperpanjang darurat sipil dan telah mempertimbangkan Dengan … dengan seksama pandangan dan dukungan yang disampaikan dalam rapat konsultasi antara Pemerintah dengan Pimpinan Dewan Perwakilaan Rakyat, Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi 1 Dewan Pewakilan Rakyat tanggal 17 November 2004 dipandang perlu menyatakan perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 28A-J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170,'1',imbahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 4169);
6.Undang-Undang…
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4437);
7.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 4439);
8.Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Dai•urat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Pasal 2

Keanggotaan Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat disempurnakan menjadi :

a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
1. 2.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. 3.Menteri Dalam Negeri;
3. 4.Menteri Luar Negeri;
4. 5.Menteri Pertahanan;
5. 6.Menteri Sosial;
6. 7.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. 8.Menteri Kesehatan;
8. 9.Menteri Pendidikan Nasional;
9. 10.Menteri Pekerjaan Umum;
10. 11.Menteri Agama;
11. 12.Menteri Perhubungan;
12. 13.Menteri Keuangan;
13. 14.Menteri Perindustrian;
14. 15.Menteri Perdagangan;
15. 16.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. 17.Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. 18.Menteri Pertanian;
18. 19.Menteri Kehutanan;
19. 20.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. 21.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. 22.Menteri … 22.Mentri Negara Komunikasi dan Informasi;
22. 23.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
23. 24.Indonesia;
24. 25.Jaksa Agung Republik Indonesia;
25. 26.Kepala Badan Intelijen Negara;
26. 27.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
27. 28.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
28. 29.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
c.Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Pasal 3

Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Propnsi Nanggroe Aceh Darusalam,dievaluasi setiap bulan.

Pasal 4

Selama Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi NanggroeAceh Darussalam berlangsung dilakukan upaya-upaya untuk mencapai penyelesaian yang lebuih adil dan bermatabat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 2004