DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1984

Nomor: 45
Tahun: 1984
Ditetapkan: 26 Juli 1984
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan tenaga kerja perlu menunjuk Propinsi Timor Timur sebagai Daerah Penempatan Petani-petani dengan sebutan Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972, penunjukan Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
5.Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penetapan Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai Daerah Asal Transmigrasi;
6.Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PROPINSI TIMOR TIMUR SEBAGAI WILAYAH PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI PERTAMA : Propinsi Timor Timur ditetapkan sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi; KEDUA : Pelaksanaan penetuan penempatan petani-petani teladandi Propinsi Timor Timur baik yang berawal dari luar maupun yang berasal dari Propinsi Timor Timur sendiri diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi berdasarkan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Timor Timur melalui Departemen Dalam Negeri. KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan tenaga kerja perlu menunjuk Propinsi Timor Timur sebagai Daerah Penempatan Petani-petani dengan sebutan Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972, penunjukan Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
5.Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penetapan Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai Daerah Asal Transmigrasi;
6.Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1984

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972