DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Nomor: 3
Tahun: 1972
Ditetapkan: 28 Juli 1972
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan transmigrasi diperlukan ketentuan-ketentuan pokok yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk Undang-undang;
c.bahwa Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pembangunan Nasional serta Regional dan oleh karena itu perlu segera dicabut. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
3.Ketetapan …
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam bidang Pertahanan Keamanan;
4.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Mencabut : 1. Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok- pokok Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 86) jo. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1961 ;

2.Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini :
b.Transmigran ialah setiap warga negara Republik Indonesia, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini;
c.Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran ;
d.Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran dipindahkan atau berpindah ;
e.Proyek Transmigrasi adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi.
f.Menteri ialah Menteri yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi.

BAB II

KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI

Pasal 2

Sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi Swakarsa (spontaan) yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai :

a.peningkatan …
a.peningkatan taraf hidup;
b.pembangunan daerah;
c.keseimbangan penyebaran penduduk;
d.pembangunan yang merata di seluruh Indonesia;
e.pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;
f.kesatuan dan persatuan bangsa :
g.memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan mengingat segi- segi :
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kekeluargaan;
4. d.swadaya, swakarya dan swa-sembada masyarakat.
(2)Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan, tugas, wewenang dan tanggung-jawab organisasi penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Pelaksanaan transmigrasi oleh Instansi Pemerintah di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
(2)Pelaksanaan transmigrasi di luar sebagaimana yang disebut pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki surat ijin dari Menteri.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Biaya penyelenggaraan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada dasarnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
(2)Pembiayaan penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan jenis-jenis transmigrasi.

BAB V

HAK HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN

Pasal 7

Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Hak-hak transmigran untuk mendapatkan bantuan, bimbingan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan transmigrasi diperlukan ketentuan-ketentuan pokok yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk Undang-undang;
c.bahwa Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pembangunan Nasional serta Regional dan oleh karena itu perlu segera dicabut. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
3.Ketetapan …
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam bidang Pertahanan Keamanan;
4.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini :
b.Transmigran ialah setiap warga negara Republik Indonesia, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini;
c.Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran ;
d.Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran dipindahkan atau berpindah ;
e.Proyek Transmigrasi adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi.
f.Menteri ialah Menteri yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi.

BAB II

KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI

Pasal 2

Sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi Swakarsa (spontaan) yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai :

a.peningkatan …
a.peningkatan taraf hidup;
b.pembangunan daerah;
c.keseimbangan penyebaran penduduk;
d.pembangunan yang merata di seluruh Indonesia;
e.pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;
f.kesatuan dan persatuan bangsa :
g.memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan mengingat segi- segi :
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kekeluargaan;
4. d.swadaya, swakarya dan swa-sembada masyarakat.
(2)Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan, tugas, wewenang dan tanggung-jawab organisasi penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Pelaksanaan transmigrasi oleh Instansi Pemerintah di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
(2)Pelaksanaan transmigrasi di luar sebagaimana yang disebut pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki surat ijin dari Menteri.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Biaya penyelenggaraan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada dasarnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
(2)Pembiayaan penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan jenis-jenis transmigrasi.

BAB V

HAK HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN

Pasal 7

Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Hak-hak transmigran untuk mendapatkan bantuan, bimbingan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967

Peraturan turunan (7)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1978

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967

Peraturan turunan (7)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1978