DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 2002

Nomor: 46
Tahun: 2002
Ditetapkan: 1 Juli 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAI-MANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2002. Pasal I… Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3 LPND terdiri dari:
1.Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2.Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3.Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4.Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6.Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
7.Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
8.Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
9.Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
10.Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
11.Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
12.Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
13.Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
14.Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
15.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
16.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
17.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
18.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
19.Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
20.Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
21.Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
22.Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
23.Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
24.Badan…
24.Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR;
25.Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG."
2.Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Keduapuluhtujuh, yang terdiri dari 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 78A.1, Pasal 78A.2, dan Pasal 78A.3, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 78A.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A.1, BMG menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
b.koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
c.fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
d.penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
e.penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
f.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 78A.3… Pasal 78A.3 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A.2, BMG mempunyai kewenangan:
a.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b.perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c.penetapan sistem informasi di bidangnya;
d.penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritim;
e.pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi;
f.pemberian jasa meteorologi dan klimatologi;
g.kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) pengamatan dan pemberian jasa geofisika; 2) pengamatan dan pemberian jasa kualitas udara; 3) pengaturan sistem jaringan pengamatan geofisika; 4)penetapan standar teknis peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika."
1. 3.Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi:
1. a.Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
2. b.Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
3. c.Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
4. d.Menteri Pertanian bagi BULOG;
5. e.Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
6. f.Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
7. g.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP dan ANRI;
8. h.Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
9. i.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;
10. j.Menteri...
11. j.Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
12. k.Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR;
13. l.Menteri Perhubungan bagi BMG.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

4.Diantara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 116A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116A

(1)Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BMG untuk Tahun Anggaran 2002 dilakukan dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan di Departemen Perhubungan.
(2)Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BMG setelah Tahun Anggaran 2002 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keuangan negara.
(3)Jumlah unit organisasi di lingkungan BMG disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja dengan memperhatikan keuangan negara." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3 LPND terdiri dari:
1.Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2.Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3.Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4.Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6.Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
7.Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
8.Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
9.Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
10.Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
11.Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
12.Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
13.Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
14.Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
15.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
16.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
17.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
18.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
19.Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
20.Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
21.Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
22.Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
23.Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
24.Badan…
24.Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR;
25.Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG."
2.Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Keduapuluhtujuh, yang terdiri dari 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 78A.1, Pasal 78A.2, dan Pasal 78A.3, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 78A.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A.1, BMG menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
b.koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
c.fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
d.penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
e.penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
f.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 78A.3… Pasal 78A.3 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A.2, BMG mempunyai kewenangan:
a.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b.perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c.penetapan sistem informasi di bidangnya;
d.penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritim;
e.pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi;
f.pemberian jasa meteorologi dan klimatologi;
g.kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) pengamatan dan pemberian jasa geofisika; 2) pengamatan dan pemberian jasa kualitas udara; 3) pengaturan sistem jaringan pengamatan geofisika; 4)penetapan standar teknis peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika."
1. 3.Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi:
1. a.Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
2. b.Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
3. c.Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
4. d.Menteri Pertanian bagi BULOG;
5. e.Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
6. f.Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
7. g.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP dan ANRI;
8. h.Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
9. i.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;
10. j.Menteri...
11. j.Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
12. k.Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR;
13. l.Menteri Perhubungan bagi BMG.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

4.Diantara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 116A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116A

(1)Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BMG untuk Tahun Anggaran 2002 dilakukan dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan di Departemen Perhubungan.
(2)Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BMG setelah Tahun Anggaran 2002 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keuangan negara.
(3)Jumlah unit organisasi di lingkungan BMG disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja dengan memperhatikan keuangan negara." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 106

Pasal 116A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2002

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 106

Pasal 116A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2002

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2003