DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Nomor: 103
Tahun: 2001
Ditetapkan: 13 September 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

(1)Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
(2)LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

LPND terdiri dari :

1.Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2.Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3.Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4.Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6.Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7.Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8.Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9.Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10.Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11.Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12.Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13.Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14.Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15.Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20.Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21.Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22.Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23.Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24.Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25.Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.

Pasal 4

LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN menyelenggarakan fungsi :

a.pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
b.pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
c.pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
d.penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
e.pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
f.koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
g.fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
h.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LAN mempunyai kewenangan :

a.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b.perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c.penetapan sistem informasi di bidangnya;
d.kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara; 2) penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.

Pasal 7

ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ANRI menyelenggarakan fungsi :

a.pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
b.koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;
c.fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
d.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ANRI mempunyai kewenangan :

a.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b.penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
c.penetapan sistem informasi di bidangnya;
d.kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan; 2) penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Pasal 10

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BKN meyelenggarakan fungsi :

a.pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
b.penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;
c.penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara;
d.penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi;
e.penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya;
f.penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
g.koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN.
h.fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian;
i.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (27)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2003

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 2002

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (27)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2003

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 2002

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2012