Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1983
- Nomor
- 48
- Tahun
- 1983
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan penanganan khusus penataan ruang dan pengendalian pembangunan pada wilayah pariwisata Puncak dan sekitar jalur jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan … Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN KHUSUS PENATAAN RUANG DAN PENERTIBAN SERTA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PADA KAWASAN PARIWISATA PUNCAK DAN WILAYAH JALUR JALAN JAKARTA-BOGOR-PUNCAK-CIANJUR DI LUAR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, KOTAMADYA BOGOR, KOTA ADMINISTRATIF DEPOK, KOTA CIANJUR, DAN KOTA CIBINONG.
Penataan ruang dan penertiban serta serta pengendalian pembangunan pada kawasan pariwisata Puncak dan Wilayah jalur jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong perlu diatur dengan penanganan khusus.
Tujuan penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengedalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah mengingat perkembangan kehidupan yang semakin pesat.
Wilayah penanganan khusus penataan ruang dan pengendalian pembangunan beserta penertiban kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi keseluruhan wilayah 14 (empat belas) Kecamatan, terdiri dari :
Kecamatan Ciputat.
Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
Rencana Umum Tata Ruang yang disusun mengandung tujuan dengan berbagai sasaran sebagai berikut :
- Erosi yang diperkenankan menjamin usaha pengawetan tanah; - Tingkat peresapan air hujan yang menjamin ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum; - Pengaturan kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan; - Tingkat pelestarian optimal flora dan fauna; - Tingkat perubahan suhu udara yang tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan.
- Daya tampung kegiatan pariwisata pegunungan yang tetap menjamin kenyamanan; - Tingkat gangguan serendah-rendahnya bagi lalu lintas pada jalan arteri.
- Daya tampung kegiatan usaha industri yang setingkat dengan tersedianya sumber daya alam dan energi yang memperhatikan teknologi industri dan konservasi; - Membuka kesempatan kerja yang maksimal bagi penduduk setempat; - Tingkat gangguan dan pencemaran yang serendah-rendahnya bagi lingkungan hidup sesuai dengan teknologi yang berlaku; - Pengaturan kualitas air buangan dan limbah industri yang menjamin kesehatan lingkungan.
- Daya tampung kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil yang setingkat dengan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi; - Membuka … - Membuka kesempatan kerja yang maksimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan kepariwisataan; - Tingkat pendapatan minimal bagi penduduk setempat, lebih tinggi dari pada tingkat kehidupan subsisten; - Pengembangan kebudayaan daerah dengan mempertahankan ciri khasnya.
- Perwujudan jasa pelayanan yang maksimal bagi wilayah pengaruhnya; - Daya tampung penduduk yang setingkat dengan kemampuan penyediaan prasarana lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam menunjang wilayah pengaruhnya; - Membuka kesempatan kerja yang maksimal bagi penduduk setempat, lebih tinggi dari pada tingkat kehidupan subsisten; - Pengembangan kebudayaan daerah dengan mempertahankan ciri khasnya;
(3)a. Menteri … (3)a. Menteri Dalam Negeri menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik penggunaan tanah dan hak-hak atas tanah, dengan memperhatikan pendapat Menteri lain yang bersangkutan;
…
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)